24255170

IQPlus, (31/8) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp103,8 triliun kepada lebih dari 2 juta debitur sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Penyaluran KUR didominasi oleh sektor produktif yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional, seperti sektor pertanian menjadi penerima terbesar atau setara dengan 42,68 persen dari total penyaluran.

"Apabila kita tarik lebih jauh sepanjang periode 2015 hingga triwulan kedua 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.539 triliun kepada 48,4 juta nasabah," kata Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Aquarius mengatakan bagi BRI, KUR bukan semata program penyaluran kredit, tapi juga instrumen strategis untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha yang feasible, namun memiliki keterbatasan akses terhadap kredit komersial, mendorong lahirnya debitur baru, serta menciptakan jalur bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan naik kelas.

Perseroan, imbuh dia, menjaga agar KUR benar-benar mengalir ke aktivitas yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian dengan mayoritas penyaluran KUR BRI ke sektor produksi dan memperluas basis nasabah ke pelaku usaha.

Di tengah penyaluran yang cukup ekspansif, perseroan menjaga kualitas kredit dengan non-performing loan (NPL) KUR terjaga pada level 2 persen.

"Dengan jaringan dan ekosistem pemberdayaan yang kami miliki, kami ingin terus memastikan bahwa KUR tidak berhenti sebagai akses terhadap modal, tetapi juga menjadi jembatan bagi UMKM untuk tumbuh produktif, tangguh, dan berkesinambungan," kata Aquarius.

Di tengah transformasi yang dijalankan perseroan, ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang konsisten adalah komitmen BRI terhadap UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, pendekatan BRI terhadap UMKM terus dibangun secara end-to-end, dari tingkat desa, komunitas usaha, hingga individual entrepreneur.

Melalui Desa BRILiaN, perseroan telah memberdayakan lebih dari 5.700 desa dengan fokus mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus memperkuat kapasitas dan kelembagaan desa.

Pada level komunitas usaha, perseroan mengembangkan Klasterku Hidupku yang kini telah menjangkau lebih dari 44.000 klaster usaha. Pemberdayaan tersebut juga diperluas melalui platform digital Link UMKM yang telah menjangkau sekitar 17,3 juta pelaku UMKM.

Di samping itu, perseroan juga terus memperkuat pendampingan secara langsung melalui Rumah BUMN dengan sekitar 596.000 pelaku UMKM yang telah bergabung hingga Juni 2026.

"Jadi peran yang kami bangun bukan hanya sekedar sebagai financial intermediary, tetapi sebagai enabler bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan," kata Aquarius.

Ia menambahkan perseroan ingin terus menciptakan siklus berkelanjutan yang memberdayakan UMKM agar usahanya berkembang, kapasitasnya meningkat, naik kelas, dan semakin terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu RK menambahkan penyaluran KUR menjadi salah satu langkah perseroan sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan dan inklusi ekonomi berkelanjutan.

Selain KUR, BRI juga konsisten memperkuat ekosistem penyediaan hunian melalui penyaluran kredit program perumahan (KPP) atau KUR perumahan.

Hingga Juni 2026, realisasi KPP BRI tercatat sebesar Rp10,7 triliun atau hampir 90 persen dari total target penyaluran KPP BRI sebesar Rp12 triliun

Penyaluran ini mencakup pembiayaan kepada pelaku usaha pada sisi penyediaan hunian serta pembiayaan bagi masyarakat dari sisi permintaan.

Perseroan juga menyalurkan KPR skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurut Viviana, saat ini BRI merupakan salah satu bank penyalur kredit terbanyak dengan mayoritas pembiayaan KPR subsidi (KPRS) terbesar berasal dari program FLPP. Per Juni 2026, penyaluran KPRS BRI mencapai Rp18,4 triliun kepada lebih dari 134.000 debitur.

"Selain itu, BRI juga berpartisipasi secara aktif terhadap program pemerintah yang lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta penyaluran bantuan sosial," kata Viviana. (end/ant)