Kembali
KEMENDAG DORONG PENGUATAN KEMITRAAN PERDAGANGAN RI-AFRIKA
Kementerian Perdagangan mendorong penguatan kemitraan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara-negara Afrika melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dalam menghadapi perubahan lanskap perdagangan global, termasuk restrukturisasi rantai pasok, digitalisasi, dan isu keberlanjutan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono saat membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade and Investment Promotion for African Countries 2026 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Jakarta, Senin (28/9).
"Perubahan lanskap perdagangan global menuntut negara-negara memiliki institusi yang kuat serta SDM yang kompeten dan adaptif. Indonesia siap berbagi pengalaman dalam promosi perdagangan, pengembangan ekspor, fasilitasi perdagangan, perdagangan digital, internasionalisasi usaha kecil dan menengah (UKM), serta pengembangan SDM perdagangan," ujar Djatmiko.
Menurut Djatmiko, melalui SSTC, Indonesia membangun kemitraan yang setara dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan di bidang perdagangan. Program ini juga menjadi ruang pembelajaran dua arah bagi Indonesia, Jepang, dan negara-negara Afrika serta membuka peluang pengembangan kerja sama yang lebih luas.
"Afrika merupakan kawasan yang sangat potensial, baik dari sisi jumlah penduduk, perdagangan, investasi, maupun sumber daya yang dimiliki. Melalui SSTC, kami berharap hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika makin erat serta berkembang menjadi kerja sama yang lebih strategis dan komprehensif," kata Djatmiko.
Penguatan kapasitas tersebut juga sejalan dengan upaya Indonesia mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara Afrika. Pada 2023, total perdagangan Indonesia dengan Afrika mencapai USD 13,7 miliar. Sementara itu, Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali pada 2024 mencatat kesepakatan bisnis senilai USD 3,5 miliar, meningkat dibandingkan USD 568 juta pada IAF 2018.
Djatmiko menambahkan, pengembangan hubungan ekonomi Indonesia dengan Afrika juga didukung keberadaan perwakilan perdagangan Indonesia di kawasan tersebut, antara lain ITPC Johannesburg, ITPC Lagos, serta Atase Perdagangan RI Kairo. Berbagai produk Indonesia telah memasuki pasar Afrika, mulai dari produk makanan, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, kertas, hingga produk otomotif.
SSTC on Trade and Investment Promotion for African Countries 2026 merupakan penyelenggaraan kedua setelah program perdana pada 2025. Melanjutkan capaian dan pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya, program tahun ini berfokus pada negara-negara Afrika Timur.
Djatmiko menilai pengalaman Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN dapat menjadi referensi bagi negara-negara Afrika di tengah penguatan integrasi ekonomi melalui African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa integrasi ekonomi regional tidak cukup hanya dengan kesepakatan, tetapi juga membutuhkan institusi yang kuat, fasilitasi perdagangan yang efektif, pelaku usaha yang kompetitif, kebijakan investasi yang mendukung, serta SDM yang mumpuni.
"Program ini tidak boleh berhenti di ruang pelatihan. Ukuran keberhasilannya yaitu bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi penguatan jejaring kelembagaan, pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan, kerja sama teknis lanjutan, serta hasil yang nyata dan terukur melalui rencana aksi para peserta," lanjut Djatmiko. (end)
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono saat membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade and Investment Promotion for African Countries 2026 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Jakarta, Senin (28/9).
"Perubahan lanskap perdagangan global menuntut negara-negara memiliki institusi yang kuat serta SDM yang kompeten dan adaptif. Indonesia siap berbagi pengalaman dalam promosi perdagangan, pengembangan ekspor, fasilitasi perdagangan, perdagangan digital, internasionalisasi usaha kecil dan menengah (UKM), serta pengembangan SDM perdagangan," ujar Djatmiko.
Menurut Djatmiko, melalui SSTC, Indonesia membangun kemitraan yang setara dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan di bidang perdagangan. Program ini juga menjadi ruang pembelajaran dua arah bagi Indonesia, Jepang, dan negara-negara Afrika serta membuka peluang pengembangan kerja sama yang lebih luas.
"Afrika merupakan kawasan yang sangat potensial, baik dari sisi jumlah penduduk, perdagangan, investasi, maupun sumber daya yang dimiliki. Melalui SSTC, kami berharap hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika makin erat serta berkembang menjadi kerja sama yang lebih strategis dan komprehensif," kata Djatmiko.
Penguatan kapasitas tersebut juga sejalan dengan upaya Indonesia mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara Afrika. Pada 2023, total perdagangan Indonesia dengan Afrika mencapai USD 13,7 miliar. Sementara itu, Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali pada 2024 mencatat kesepakatan bisnis senilai USD 3,5 miliar, meningkat dibandingkan USD 568 juta pada IAF 2018.
Djatmiko menambahkan, pengembangan hubungan ekonomi Indonesia dengan Afrika juga didukung keberadaan perwakilan perdagangan Indonesia di kawasan tersebut, antara lain ITPC Johannesburg, ITPC Lagos, serta Atase Perdagangan RI Kairo. Berbagai produk Indonesia telah memasuki pasar Afrika, mulai dari produk makanan, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, kertas, hingga produk otomotif.
SSTC on Trade and Investment Promotion for African Countries 2026 merupakan penyelenggaraan kedua setelah program perdana pada 2025. Melanjutkan capaian dan pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya, program tahun ini berfokus pada negara-negara Afrika Timur.
Djatmiko menilai pengalaman Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN dapat menjadi referensi bagi negara-negara Afrika di tengah penguatan integrasi ekonomi melalui African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa integrasi ekonomi regional tidak cukup hanya dengan kesepakatan, tetapi juga membutuhkan institusi yang kuat, fasilitasi perdagangan yang efektif, pelaku usaha yang kompetitif, kebijakan investasi yang mendukung, serta SDM yang mumpuni.
"Program ini tidak boleh berhenti di ruang pelatihan. Ukuran keberhasilannya yaitu bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi penguatan jejaring kelembagaan, pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan, kerja sama teknis lanjutan, serta hasil yang nyata dan terukur melalui rencana aksi para peserta," lanjut Djatmiko. (end)