Kembali
BKPM : IMPLEMENTASI RUPTL BUKA PELUANG INVESTASI Rp2.133 TRILIUN
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 membuka peluang investasi Rp2.133,7 triliun, seiring kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt.
"Implementasi RUPTL membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun, termasuk sekitar Rp1.341,8 triliun untuk EBT (energi baru terbarukan) melalui skema independent power producer," kata Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM M Rudy Salahuddin di Jakarta, Selasa,
Berdasarkan RUPTL 2025-2034, tambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt tersebut terdiri atas 42,6 gigawatt atau 61 persen dari EBT, 10,3 gigawatt atau 15 persen dari penyimpanan energi, serta 16,6 gigawatt atau 24 persen dari pembangkit fosil.
Rudy menyebut pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi sumber EBT dengan tambahan kapasitas terbesar, yakni 17,1 gigawatt.
Dari sisi ketenagakerjaan, kebutuhan sektor pembangkitan diperkirakan mencapai lebih dari 836 ribu pekerja, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya merupakan green jobs.
Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.687 gigawatt dengan potensi tenaga surya mencapai sekitar 3.294 gigawatt.
Namun, kapasitas EBT yang telah dimanfaatkan pada 2026 baru sekitar 16,33 gigawatt atau kurang dari 0,5 persen dari total potensi tersebut.
Kondisi itu, katanya, menunjukkan ruang investasi yang masih luas, baik pada pembangkit, jaringan, penyimpanan energi, maupun industri pendukung.
Rudy menilai ketersediaan energi bersih juga semakin penting untuk menarik investasi pada industri masa depan, termasuk pusat data, kawasan industri hijau, transportasi rendah karbon, hidrogen, sustainable aviation fuel (SAF), amonia hijau hingga ekonomi sirkular.
"Dengan basis energi yang lebih bersih, Indonesia dapat membuka ruang bagi industri masa depan seperti amonia hijau, CCS/CCUS (teknologi yang digunakan untuk mengurangi emisi karbondioksida guna mengatasi perubahan iklim), pasar karbon, dan ekonomi sirkular. Dampaknya bukan hanya tambahan investasi, tetapi juga pekerjaan berkualitas, ekspor yang lebih kompetitif, dan posisi Indonesia yang lebih kuat dalam rantai pasok global," ujarnya. (end/ant)
"Implementasi RUPTL membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun, termasuk sekitar Rp1.341,8 triliun untuk EBT (energi baru terbarukan) melalui skema independent power producer," kata Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM M Rudy Salahuddin di Jakarta, Selasa,
Berdasarkan RUPTL 2025-2034, tambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt tersebut terdiri atas 42,6 gigawatt atau 61 persen dari EBT, 10,3 gigawatt atau 15 persen dari penyimpanan energi, serta 16,6 gigawatt atau 24 persen dari pembangkit fosil.
Rudy menyebut pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi sumber EBT dengan tambahan kapasitas terbesar, yakni 17,1 gigawatt.
Dari sisi ketenagakerjaan, kebutuhan sektor pembangkitan diperkirakan mencapai lebih dari 836 ribu pekerja, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya merupakan green jobs.
Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.687 gigawatt dengan potensi tenaga surya mencapai sekitar 3.294 gigawatt.
Namun, kapasitas EBT yang telah dimanfaatkan pada 2026 baru sekitar 16,33 gigawatt atau kurang dari 0,5 persen dari total potensi tersebut.
Kondisi itu, katanya, menunjukkan ruang investasi yang masih luas, baik pada pembangkit, jaringan, penyimpanan energi, maupun industri pendukung.
Rudy menilai ketersediaan energi bersih juga semakin penting untuk menarik investasi pada industri masa depan, termasuk pusat data, kawasan industri hijau, transportasi rendah karbon, hidrogen, sustainable aviation fuel (SAF), amonia hijau hingga ekonomi sirkular.
"Dengan basis energi yang lebih bersih, Indonesia dapat membuka ruang bagi industri masa depan seperti amonia hijau, CCS/CCUS (teknologi yang digunakan untuk mengurangi emisi karbondioksida guna mengatasi perubahan iklim), pasar karbon, dan ekonomi sirkular. Dampaknya bukan hanya tambahan investasi, tetapi juga pekerjaan berkualitas, ekspor yang lebih kompetitif, dan posisi Indonesia yang lebih kuat dalam rantai pasok global," ujarnya. (end/ant)