Kembali
BI RATE TETAP 5,75%, INVESTOR DAPAT MANFAATKAN YIELD SBN SECARA BERTAHAP
Keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (23/9/2026), mendorong investor untuk mencermati peluang di pasar obligasi secara lebih selektif. Di tengah imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang masih berada di kisaran 7,10% - 7,20%, investor tetap memiliki peluang memperoleh pendapatan yang menarik. Namun demikian, potensi penguatan harga obligasi masih bergantung pada sejumlah faktor, antara lain perbaikan rupiah, meredanya tekanan global, dan kejelasan arah kebijakan suku bunga.
Keputusan tersebut masih sejalan dengan ekspektasi pasar. BI menjelaskan keputusan mempertahankan BI Rate pada level 5,75% konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di sisi inflasi, BI mempertahankan sasaran inflasi sebesar 2,5% plus-minus 1% di 2026 dan 2027. Sebelumnya, konsensus ekonom memperkirakan BI akan mempertahankan BI Rate di 5,75% pada RDG di 23 September 2026. Dengan demikian, pasar sebenarnya telah mengantisipasi keputusan BI, apalagi posisi cadangan devisa yang kuat juga memberikan bantalan bagi stabilitas eksternal dan ruang kebijakan bagi BI untuk merespons tekanan pasar secara terukur. Cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus 2026 tercatat sebesar US$ 146,5 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 5,3 bulan dan berada jauh di atas standar kecukupan internasional.
Ekonom Senior PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) Emil Muhamad mengatakan bahwa BI memperhitungkan laju inflasi Agustus 2026 yang berada di angka 3,19% yang dinilai masih terkendali dalam sasaran BI sebesar 2,5% plus minus 1%. Belum lagi spread BI-Rate terhadap suku bunga The Fed masih sekitar 175 basis poin, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis sekitar 150 basis poin. "Artinya, BI masih memiliki buffer untuk menghadapi gejolak akibat kenaikan suku bunga The Fed bulan September lalu.
Namun, buffer ini hanya mampu menjaga Rupiah dalam waktu dekat, dan belum cukup untuk menjamin arus masuk dana asing ke obligasi Indonesia,"tambahnya. Setelah keputusan BI yang mempertahankan suku bunga, perhatian investor akan beralih pada langkah BI terkait arah suku bunga ke depan. Pasar akan mencermati apakah BI masih membuka peluang kenaikan suku bunga hingga akhir tahun atau mulai memberikan sinyal bahwa siklus pengetatan telah mendekati puncaknya.
Hal ini tentu menjadi fokus pasar mengingat posisi yield masih terbilang tinggi dengan SBN 5 tahun masih terjaga pada tingkat 7.07% dan SBN 10 tahun di 7.18% Ekonom Senior PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) Emil Muhamad menilai investor perlu lebih bersabar meski level yield SBN saat ini cukup menarik.
"Yield SBN 10 tahun yang berada pada kisaran 7,10%-7,20% kerap dilihat sebagai entry yang menarik. Tapi kita mungkin tidak mengharapkan dalam waktu dekat langsung ada penurunan yield di pasar obligasi," ujar Emil.
Menurutnya, masih ada sejumlah faktor yang membatasi peluang penurunan yield.
Dari sisi global, yield obligasi negara maju seperti US Treasury (UST) masih tinggi, sehingga selisih (spread) yield SBN terhadap UST belum cukup menarik. Dari dalam negeri, Bank Indonesia belum memiliki ruang besar untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, sementara pelemahan rupiah akhir-akhir ini turut menahan penurunan yield SBN.
Tantangan harga minyak dan postur fiskal
Selain faktor suku bunga global, kenaikan harga minyak mentah menjadi risiko penting bagi aset Rupiah. Indonesia merupakan importir minyak, sehingga harga minyak yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya impor dan menekan neraca perdagangan.
Meskipun harga komoditas ekspor seperti batu bara, CPO, dan tembaga mulai meningkat, namun beban kenaikan harga minyak mentah masih lebih berdampak negatif terhadap Rupiah dan APBN. Risiko lain datang dari sisi fiskal.
Defisit APBN hingga Agustus 2026 masih tercatat 0,9% dari produk domestik bruto. "Posisi tersebut dinilai cukup baik karena belanja pemerintah masih relatif terkendali, termasuk melalui efisiensi sejumlah pos pengeluaran," tambah Emil. Namun, kondisi tersebut berpotensi berubah menjelang akhir tahun. Pemerintah masih perlu membayar restitusi kelebihan pembayaran pajak, penyaluran subsidi, serta kompensasi energi. Jika harga minyak bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi dapat meningkat sehingga defisit APBN berpotensi melebar.
"Strategi yang lebih rasional dalam kondisi ini adalah masuk secara bertahap, menjaga likuiditas, dan menghindari konsentrasi berlebihan pada obligasi berdurasi panjang. Bagi investor dengan horizon investasi lebih panjang, yield SBN yang masih tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun portofolio pendapatan tetap. Sementara itu, investor dengan kebutuhan likuiditas lebih tinggi dapat mempertimbangkan instrumen berjangka pendek sambil menunggu kejelasan arah pasar," tutup Emil. (end)
Keputusan tersebut masih sejalan dengan ekspektasi pasar. BI menjelaskan keputusan mempertahankan BI Rate pada level 5,75% konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di sisi inflasi, BI mempertahankan sasaran inflasi sebesar 2,5% plus-minus 1% di 2026 dan 2027. Sebelumnya, konsensus ekonom memperkirakan BI akan mempertahankan BI Rate di 5,75% pada RDG di 23 September 2026. Dengan demikian, pasar sebenarnya telah mengantisipasi keputusan BI, apalagi posisi cadangan devisa yang kuat juga memberikan bantalan bagi stabilitas eksternal dan ruang kebijakan bagi BI untuk merespons tekanan pasar secara terukur. Cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus 2026 tercatat sebesar US$ 146,5 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 5,3 bulan dan berada jauh di atas standar kecukupan internasional.
Ekonom Senior PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) Emil Muhamad mengatakan bahwa BI memperhitungkan laju inflasi Agustus 2026 yang berada di angka 3,19% yang dinilai masih terkendali dalam sasaran BI sebesar 2,5% plus minus 1%. Belum lagi spread BI-Rate terhadap suku bunga The Fed masih sekitar 175 basis poin, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis sekitar 150 basis poin. "Artinya, BI masih memiliki buffer untuk menghadapi gejolak akibat kenaikan suku bunga The Fed bulan September lalu.
Namun, buffer ini hanya mampu menjaga Rupiah dalam waktu dekat, dan belum cukup untuk menjamin arus masuk dana asing ke obligasi Indonesia,"tambahnya. Setelah keputusan BI yang mempertahankan suku bunga, perhatian investor akan beralih pada langkah BI terkait arah suku bunga ke depan. Pasar akan mencermati apakah BI masih membuka peluang kenaikan suku bunga hingga akhir tahun atau mulai memberikan sinyal bahwa siklus pengetatan telah mendekati puncaknya.
Hal ini tentu menjadi fokus pasar mengingat posisi yield masih terbilang tinggi dengan SBN 5 tahun masih terjaga pada tingkat 7.07% dan SBN 10 tahun di 7.18% Ekonom Senior PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) Emil Muhamad menilai investor perlu lebih bersabar meski level yield SBN saat ini cukup menarik.
"Yield SBN 10 tahun yang berada pada kisaran 7,10%-7,20% kerap dilihat sebagai entry yang menarik. Tapi kita mungkin tidak mengharapkan dalam waktu dekat langsung ada penurunan yield di pasar obligasi," ujar Emil.
Menurutnya, masih ada sejumlah faktor yang membatasi peluang penurunan yield.
Dari sisi global, yield obligasi negara maju seperti US Treasury (UST) masih tinggi, sehingga selisih (spread) yield SBN terhadap UST belum cukup menarik. Dari dalam negeri, Bank Indonesia belum memiliki ruang besar untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, sementara pelemahan rupiah akhir-akhir ini turut menahan penurunan yield SBN.
Tantangan harga minyak dan postur fiskal
Selain faktor suku bunga global, kenaikan harga minyak mentah menjadi risiko penting bagi aset Rupiah. Indonesia merupakan importir minyak, sehingga harga minyak yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya impor dan menekan neraca perdagangan.
Meskipun harga komoditas ekspor seperti batu bara, CPO, dan tembaga mulai meningkat, namun beban kenaikan harga minyak mentah masih lebih berdampak negatif terhadap Rupiah dan APBN. Risiko lain datang dari sisi fiskal.
Defisit APBN hingga Agustus 2026 masih tercatat 0,9% dari produk domestik bruto. "Posisi tersebut dinilai cukup baik karena belanja pemerintah masih relatif terkendali, termasuk melalui efisiensi sejumlah pos pengeluaran," tambah Emil. Namun, kondisi tersebut berpotensi berubah menjelang akhir tahun. Pemerintah masih perlu membayar restitusi kelebihan pembayaran pajak, penyaluran subsidi, serta kompensasi energi. Jika harga minyak bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi dapat meningkat sehingga defisit APBN berpotensi melebar.
"Strategi yang lebih rasional dalam kondisi ini adalah masuk secara bertahap, menjaga likuiditas, dan menghindari konsentrasi berlebihan pada obligasi berdurasi panjang. Bagi investor dengan horizon investasi lebih panjang, yield SBN yang masih tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun portofolio pendapatan tetap. Sementara itu, investor dengan kebutuhan likuiditas lebih tinggi dapat mempertimbangkan instrumen berjangka pendek sambil menunggu kejelasan arah pasar," tutup Emil. (end)