Kembali
SURVEI KADIN: KEPASTIAN KEBIJAKAN JADI KUNCI PERBAIKAN BISNIS
Survei Kadin Indonesia Institute menunjukkan, kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang diharapkan pelaku usaha dapat menopang perbaikan kondisi bisnis mereka pada 2026.
"Kami bertanya, apa yang membuat Anda percaya bahwa kondisi bisnis akan berkembang di bulan berikutnya, di kuartal ketiga tahun 2026, jawabannya kebanyakan dari mereka percaya bahwa kebijakan pemerintah sentral menjadi hal yang paling penting," kata Direktur Insight di Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian dalam webinar Institut Kadin Indonesia bersama APF Kanada yang diikuti di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah pusat berdampak penting khususnya bagi bisnis kecil dan menengah. Pada kuartal kedua 2026, sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi, diikuti dengan pengaruh kebijakan dan program pemerintahan sebesar 14,8 persen dan tantangan permintaan pasar (demand).
Sementara bagi perusahaan besar pengaruh perkembangan usaha mereka bergantung pada kolaborasi dan investasi dari internasional dengan melihat tren pasar global sebagai acuan pengembangan bisnis.
Fakhrul mengatakan, 33,7 persen responden juga menanggapi bahwa arah kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tidak pasti menentukan risiko kebijakan bisnis yang akan dihadapi, diikuti oleh pelemahan permintaan domestik, dan pentingnya stabilitas rupiah dalam mengembalikan kepercayaan bisnis dan pelanggan.
"Pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Sebanyak 35 persen responden menilai depresiasi rupiah berdampak agak negatif terhadap bisnis, sementara 30 persen menilainya negatif,"kata Fakhrul. (end/ant)
"Kami bertanya, apa yang membuat Anda percaya bahwa kondisi bisnis akan berkembang di bulan berikutnya, di kuartal ketiga tahun 2026, jawabannya kebanyakan dari mereka percaya bahwa kebijakan pemerintah sentral menjadi hal yang paling penting," kata Direktur Insight di Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian dalam webinar Institut Kadin Indonesia bersama APF Kanada yang diikuti di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah pusat berdampak penting khususnya bagi bisnis kecil dan menengah. Pada kuartal kedua 2026, sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi, diikuti dengan pengaruh kebijakan dan program pemerintahan sebesar 14,8 persen dan tantangan permintaan pasar (demand).
Sementara bagi perusahaan besar pengaruh perkembangan usaha mereka bergantung pada kolaborasi dan investasi dari internasional dengan melihat tren pasar global sebagai acuan pengembangan bisnis.
Fakhrul mengatakan, 33,7 persen responden juga menanggapi bahwa arah kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tidak pasti menentukan risiko kebijakan bisnis yang akan dihadapi, diikuti oleh pelemahan permintaan domestik, dan pentingnya stabilitas rupiah dalam mengembalikan kepercayaan bisnis dan pelanggan.
"Pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Sebanyak 35 persen responden menilai depresiasi rupiah berdampak agak negatif terhadap bisnis, sementara 30 persen menilainya negatif,"kata Fakhrul. (end/ant)