Kembali
RI TEGASKAN EKONOMI DIGITAL HARUS ADIL SECARA FUNDAMENTAL
Pemerintah RI dalam kegiatan Global Dialogue on Cross - Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era, di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, menegaskan ekonomi digital harus adil secara fundamental dan tidak hanya inovatif.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Hermansyah Siregar menyampaikan dunia kini dihadapkan dengan dinamika bahwa konsumsi musik secara digital pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, namun sistem remunerasinya belum merata.
"Eropa dan Amerika Utara menguasai hampir 80 persen dari royalti global. Sementara, kawasan Asia-Pasifik menyumbang 14 persen, Amerika Latin 6 persen, dan Afrika kurang dari 1 persen," ungkap Hermansyah dalam kegiatan tersebut.
Padahal di 2024, ia menyebutkan total royalti global mencapai hampir 14 miliar euro. Dalam ekosistem itu, musik merupakan penggerak utama yang menyumbang 90 persen dari semua royalti dengan total 12,59 miliar euro.
Hermansyah menuturkan royalti digital telah meningkat tujuh kali lipat sejak tahun 2015, yakni melampaui 5 miliar euro sehingga menjadikannya 'mesin' utama remunerasi bagi para pencipta di seluruh dunia.
Ketika seluruh negara mencoba memahami ketimpangan tersebut, lanjut dia, ditemukan bahwa hambatan dalam royalti lintas batas jarang sekali disebabkan oleh perselisihan hukum hak cipta.
Sebaliknya, sebut dia, hal tersebut merupakan tantangan dalam pertukaran informasi di sepanjang rantai nilai tahapan.
Dalam sebuah karya yang digunakan secara internasional, Hermansyah menyampaikan proses dimulai dari dokumentasi, di mana sering kali ditemukan data kepemilikan yang tidak lengkap.
Tahap berikutnya, yakni perizinan di seluruh rekapitulasi karya global yang terfragmentasi, dilanjutkan dengan volume pelaporan penggunaan yang sangat besar.
Kemudian, dia menambahkan tahap yang sangat krusial berupa pencocokan, yang menghubungkan laporan penggunaan dengan para pemegang hak cipta.
"Jika kode pengenal (identifiers) hilang, rantai tersebut akan terputus," ucap dia.
Pada akhirnya, dia mengatakan proses akan berlanjut ke tahapan kalkulasi, distribusi, dan rekonsiliasi, yang sering kali terkena pemotongan biaya administratif serta terbatasnya visibilitas bagi pemegang hak cipta luar negeri.
Maka dari itu, kata dia, kompleksitas tersebut yang mendefinisikan tiga pilar utama yang akan dibahas dalam Global Dialogue on Cross - Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas.
Digelar hingga Jumat (9/10), forum tersebut melibatkan negara anggota Organisasi Kantor Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), seperti Kelompok Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia; ASEAN; Asia Tengah; hingga negara-negara Kaukasus dan Eropa Timur, Kelompok Asia-Pasifik, dan Uni Afrika.
Kemudian, ada pula organisasi antarpemerintah, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (CMO/LMK) dari Singapura, Jepang, dan China; pemangku kepentingan yang terakreditasi dalam Komite Tetap tentang Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait (SCCR); serta pencipta, praktisi, akademisi, dan pakar teknis.
Para peserta akan bertukar pengalaman dan pandangan melalui diskusi tematik. Forum tidak dirancang sebagai forum negosiasi untuk menghasilkan aturan atau komitmen hukum internasional yang mengikat. (end/ant)
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Hermansyah Siregar menyampaikan dunia kini dihadapkan dengan dinamika bahwa konsumsi musik secara digital pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah, namun sistem remunerasinya belum merata.
"Eropa dan Amerika Utara menguasai hampir 80 persen dari royalti global. Sementara, kawasan Asia-Pasifik menyumbang 14 persen, Amerika Latin 6 persen, dan Afrika kurang dari 1 persen," ungkap Hermansyah dalam kegiatan tersebut.
Padahal di 2024, ia menyebutkan total royalti global mencapai hampir 14 miliar euro. Dalam ekosistem itu, musik merupakan penggerak utama yang menyumbang 90 persen dari semua royalti dengan total 12,59 miliar euro.
Hermansyah menuturkan royalti digital telah meningkat tujuh kali lipat sejak tahun 2015, yakni melampaui 5 miliar euro sehingga menjadikannya 'mesin' utama remunerasi bagi para pencipta di seluruh dunia.
Ketika seluruh negara mencoba memahami ketimpangan tersebut, lanjut dia, ditemukan bahwa hambatan dalam royalti lintas batas jarang sekali disebabkan oleh perselisihan hukum hak cipta.
Sebaliknya, sebut dia, hal tersebut merupakan tantangan dalam pertukaran informasi di sepanjang rantai nilai tahapan.
Dalam sebuah karya yang digunakan secara internasional, Hermansyah menyampaikan proses dimulai dari dokumentasi, di mana sering kali ditemukan data kepemilikan yang tidak lengkap.
Tahap berikutnya, yakni perizinan di seluruh rekapitulasi karya global yang terfragmentasi, dilanjutkan dengan volume pelaporan penggunaan yang sangat besar.
Kemudian, dia menambahkan tahap yang sangat krusial berupa pencocokan, yang menghubungkan laporan penggunaan dengan para pemegang hak cipta.
"Jika kode pengenal (identifiers) hilang, rantai tersebut akan terputus," ucap dia.
Pada akhirnya, dia mengatakan proses akan berlanjut ke tahapan kalkulasi, distribusi, dan rekonsiliasi, yang sering kali terkena pemotongan biaya administratif serta terbatasnya visibilitas bagi pemegang hak cipta luar negeri.
Maka dari itu, kata dia, kompleksitas tersebut yang mendefinisikan tiga pilar utama yang akan dibahas dalam Global Dialogue on Cross - Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas.
Digelar hingga Jumat (9/10), forum tersebut melibatkan negara anggota Organisasi Kantor Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), seperti Kelompok Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia; ASEAN; Asia Tengah; hingga negara-negara Kaukasus dan Eropa Timur, Kelompok Asia-Pasifik, dan Uni Afrika.
Kemudian, ada pula organisasi antarpemerintah, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (CMO/LMK) dari Singapura, Jepang, dan China; pemangku kepentingan yang terakreditasi dalam Komite Tetap tentang Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait (SCCR); serta pencipta, praktisi, akademisi, dan pakar teknis.
Para peserta akan bertukar pengalaman dan pandangan melalui diskusi tematik. Forum tidak dirancang sebagai forum negosiasi untuk menghasilkan aturan atau komitmen hukum internasional yang mengikat. (end/ant)