Kembali
INET BERI PINJAM PAKAI KANTOR KE ANAK USAHA
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) melakukan transaksi afiliasi berupa perjanjian pinjam pakai dengan PT Internet Anak Bangsa (IAB) pada 1 Oktober 2026. Berdasarkan perjanjian tersebut, INET memberikan hak pinjam pakai tanpa biaya kepada IAB atas sebuah bangunan kantor untuk digunakan sebagai tempat kegiatan usaha.
Objek pinjam pakai tersebut berupa bangunan kantor lantai 4 yang berlokasi di Jalan Kapten Tendean Nomor 27A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan luas 45 meter persegi. Hak atas bangunan tersebut dipegang INET berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Perjanjian pinjam pakai berlaku selama satu tahun, terhitung sejak 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Dalam perjanjian tersebut tidak terdapat nilai pembayaran atas pinjam pakai bangunan kantor tersebut.
IAB merupakan perusahaan terkendali INET dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%. Hubungan afiliasi antara kedua perusahaan timbul karena hubungan pengendalian dan kepemilikan saham tersebut.
INET menyatakan transaksi tersebut tidak wajib mengikuti prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena transaksi dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki sedikitnya 99% dari modal disetor perusahaan terkendali. (end)
Objek pinjam pakai tersebut berupa bangunan kantor lantai 4 yang berlokasi di Jalan Kapten Tendean Nomor 27A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan luas 45 meter persegi. Hak atas bangunan tersebut dipegang INET berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Perjanjian pinjam pakai berlaku selama satu tahun, terhitung sejak 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Dalam perjanjian tersebut tidak terdapat nilai pembayaran atas pinjam pakai bangunan kantor tersebut.
IAB merupakan perusahaan terkendali INET dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%. Hubungan afiliasi antara kedua perusahaan timbul karena hubungan pengendalian dan kepemilikan saham tersebut.
INET menyatakan transaksi tersebut tidak wajib mengikuti prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena transaksi dilakukan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki sedikitnya 99% dari modal disetor perusahaan terkendali. (end)