Kembali
REALISASI KREDIT PROGRAM PEMERINTAH TERCATAT Rp258,75 TRILIUN
Realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah tercatat mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026, atau setara 78,47 persen dari plafon yang ditetapkan untuk tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan sebanyak 67,84 persen dari total kredit tersebut disalurkan ke sektor produksi.
"Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat," kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Ferry yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM itu merinci, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi skema dengan penyaluran terbesar, yakni Rp232,66 triliun atau 80,08 persen dari target Rp290,52 triliun.
Pembiayaan tersebut telah menjangkau 3,61 juta debitur dan mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.
Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur dan mendukung penyerapan 337.457 tenaga kerja.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) tercatat sebesar Rp169,76 miliar, sedangkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp137,92 miliar.
"Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha," ujar Ferry.
Pemerintah terus memperkuat penyaluran kredit program melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, serta asosiasi usaha guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2 persen per tahun.
Pada saat yang sama, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.
Selain memperkuat penyaluran KUR, lanjut Ferry, pemerintah menyempurnakan berbagai skema kredit program, termasuk pengembangan Kredit Usaha Pertanian, perluasan akses pembiayaan bagi industri padat karya, serta optimalisasi KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon hingga Rp15 juta dan pendampingan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera. (end)
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan sebanyak 67,84 persen dari total kredit tersebut disalurkan ke sektor produksi.
"Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat," kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Ferry yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM itu merinci, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi skema dengan penyaluran terbesar, yakni Rp232,66 triliun atau 80,08 persen dari target Rp290,52 triliun.
Pembiayaan tersebut telah menjangkau 3,61 juta debitur dan mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.
Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur dan mendukung penyerapan 337.457 tenaga kerja.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) tercatat sebesar Rp169,76 miliar, sedangkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp137,92 miliar.
"Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha," ujar Ferry.
Pemerintah terus memperkuat penyaluran kredit program melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, serta asosiasi usaha guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2 persen per tahun.
Pada saat yang sama, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.
Selain memperkuat penyaluran KUR, lanjut Ferry, pemerintah menyempurnakan berbagai skema kredit program, termasuk pengembangan Kredit Usaha Pertanian, perluasan akses pembiayaan bagi industri padat karya, serta optimalisasi KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon hingga Rp15 juta dan pendampingan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera. (end)