Kembali
WAMENKO EKONOMI SAMBANGI BPS, MATANGKAN KEBIJAKAN KUARTAL IV
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyambangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mematangkan kebijakan ekonomi pada triwulan IV-2026 dengan mengacu pada data statistik.
"Agar formulasi kebijakan dan koordinasi kebijakan itu betul-betul berbasis data, data-driven, sehingga kita bisa cek datanya apa, lalu apa yang perlu segera kami lakukan untuk di kuartal IV sekarang ini," kata Dradjad menjelaskan alasan kunjungannya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin.
Selain mendukung perumusan kebijakan, koordinasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan pencatatan aktivitas ekonomi yang selama ini mungkin belum sepenuhnya tertangkap dalam statistik BPS.
Pemerintah berencana berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait guna menghimpun informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di berbagai daerah.
Koordinasi itu ditingkatkan untuk memastikan seluruh data yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas perekonomian nasional dapat terekam secara utuh oleh BPS, sehingga pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Mungkin ada kegiatan ekonomi atau kegiatan perusahaan yang belum tertangkap sehingga perlu koordinasi antarkementerian. Nah, kami akan membantu melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk triwulan IV 2026 yang disiapkan untuk fokus pada perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha.
Stimulus itu mencakup program pembukaan rekening bank, bantuan beras, BSU, program magang, pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan, KPR subsidi bunga 6 persen, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), serta standar PPN baru bagi sektor industri perhiasan.
Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha. (end)
"Agar formulasi kebijakan dan koordinasi kebijakan itu betul-betul berbasis data, data-driven, sehingga kita bisa cek datanya apa, lalu apa yang perlu segera kami lakukan untuk di kuartal IV sekarang ini," kata Dradjad menjelaskan alasan kunjungannya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin.
Selain mendukung perumusan kebijakan, koordinasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan pencatatan aktivitas ekonomi yang selama ini mungkin belum sepenuhnya tertangkap dalam statistik BPS.
Pemerintah berencana berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait guna menghimpun informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di berbagai daerah.
Koordinasi itu ditingkatkan untuk memastikan seluruh data yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas perekonomian nasional dapat terekam secara utuh oleh BPS, sehingga pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Mungkin ada kegiatan ekonomi atau kegiatan perusahaan yang belum tertangkap sehingga perlu koordinasi antarkementerian. Nah, kami akan membantu melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk triwulan IV 2026 yang disiapkan untuk fokus pada perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha.
Stimulus itu mencakup program pembukaan rekening bank, bantuan beras, BSU, program magang, pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan, KPR subsidi bunga 6 persen, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), serta standar PPN baru bagi sektor industri perhiasan.
Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha. (end)