Kembali
THAILAND PERTIMBANGKAN PAJAK KEBERANGKATAN BAGI WISATAWAN
Thailand berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor perjalanan, sebuah langkah yang menguji industri pariwisata yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.
Pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul sedang mempertimbangkan penerapan pajak keberangkatan sekitar 1.000 baht (US$30) bagi wisatawan baik warga Thailand maupun warga asing yang meninggalkan negara tersebut, sembari secara terpisah merencanakan pengenaan biaya sebesar 450 baht bagi pengunjung asing yang tiba melalui jalur udara.
Langkah-langkah ini menyoroti dilema sulit bagi perekonomian yang saat ini tengah berjuang menghadapi lemahnya permintaan domestik dan pertumbuhan yang lesu.
Thailand perlu meningkatkan pendapatan setelah bertahun-tahun mengalami defisit anggaran yang mencapai sekitar 3 hingga 4 persen dari produk domestik bruto menggerus ruang fiskal negara tersebut. Namun, sektor pariwisata merupakan sumber utama lapangan kerja, belanja, dan perolehan devisa.
Asosiasi Agen Perjalanan Thailand memperingatkan bahwa pajak perjalanan ke luar negeri dapat menurunkan jumlah penumpang secara tajam, yang mendorong maskapai penerbangan untuk mengurangi frekuensi penerbangan dan pada akhirnya berdampak buruk terhadap pariwisata yang mendatangkan wisatawan ke dalam negeri.
Menurut asosiasi tersebut, dampak semacam itu juga akan bertentangan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan Thailand sebagai pusat penerbangan regional.
Thailand telah menerima sekitar 24 juta wisatawan mancanegara hingga 10 Oktober, turun 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan masih jauh di bawah angka hampir 40 juta yang tercatat pada tahun 2019 sebelum pandemi.
Otoritas Pariwisata Thailand memperkirakan akan ada sekitar 33 juta pengunjung pada tahun 2026. Jika jumlah totalnya berada di bawah angka 32,97 juta pada tahun lalu, hal ini akan menandai penurunan tahunan berturut-turut yang pertama di luar masa pandemi sejak setidaknya tahun 1995.
Usulan pajak keberangkatan ini akan menghidupkan kembali pungutan yang terakhir kali ditetapkan sebesar 500 baht sekitar dua dekade lalu, ujar Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan, Lavaron Sangsnit.
Undang-undang yang berlaku saat ini mengizinkan pemerintah untuk memungut biaya hingga 5.000 baht, meskipun Lavaron menyebutkan bahwa besaran yang sedang dipertimbangkan adalah sekitar 1.000 baht.
Menurut Lavaron, pajak tersebut dapat dimasukkan ke dalam harga tiket pesawat alih-alih dipungut secara terpisah saat keberangkatan. Ia berpendapat bahwa mereka yang mampu bepergian ke luar negeri memiliki kemampuan lebih untuk menanggung biaya tambahan tersebut, di mana dana yang terkumpul berpotensi digunakan untuk mempromosikan pariwisata domestik serta membiayai asuransi perjalanan atau perlindungan medis darurat.
Pemerintah juga berencana mengenakan biaya sebesar 450 baht kepada pengunjung asing yang tiba melalui jalur udara, menurut Menteri Pariwisata dan Olahraga Surasak Phancharoenworakul.
Ia mengatakan bahwa lebih dari 80 persen responden mendukung usulan tersebut dalam sebuah konsultasi publik daring yang baru-baru ini dilakukan. (end/Bloomberg)
Pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul sedang mempertimbangkan penerapan pajak keberangkatan sekitar 1.000 baht (US$30) bagi wisatawan baik warga Thailand maupun warga asing yang meninggalkan negara tersebut, sembari secara terpisah merencanakan pengenaan biaya sebesar 450 baht bagi pengunjung asing yang tiba melalui jalur udara.
Langkah-langkah ini menyoroti dilema sulit bagi perekonomian yang saat ini tengah berjuang menghadapi lemahnya permintaan domestik dan pertumbuhan yang lesu.
Thailand perlu meningkatkan pendapatan setelah bertahun-tahun mengalami defisit anggaran yang mencapai sekitar 3 hingga 4 persen dari produk domestik bruto menggerus ruang fiskal negara tersebut. Namun, sektor pariwisata merupakan sumber utama lapangan kerja, belanja, dan perolehan devisa.
Asosiasi Agen Perjalanan Thailand memperingatkan bahwa pajak perjalanan ke luar negeri dapat menurunkan jumlah penumpang secara tajam, yang mendorong maskapai penerbangan untuk mengurangi frekuensi penerbangan dan pada akhirnya berdampak buruk terhadap pariwisata yang mendatangkan wisatawan ke dalam negeri.
Menurut asosiasi tersebut, dampak semacam itu juga akan bertentangan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan Thailand sebagai pusat penerbangan regional.
Thailand telah menerima sekitar 24 juta wisatawan mancanegara hingga 10 Oktober, turun 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan masih jauh di bawah angka hampir 40 juta yang tercatat pada tahun 2019 sebelum pandemi.
Otoritas Pariwisata Thailand memperkirakan akan ada sekitar 33 juta pengunjung pada tahun 2026. Jika jumlah totalnya berada di bawah angka 32,97 juta pada tahun lalu, hal ini akan menandai penurunan tahunan berturut-turut yang pertama di luar masa pandemi sejak setidaknya tahun 1995.
Usulan pajak keberangkatan ini akan menghidupkan kembali pungutan yang terakhir kali ditetapkan sebesar 500 baht sekitar dua dekade lalu, ujar Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan, Lavaron Sangsnit.
Undang-undang yang berlaku saat ini mengizinkan pemerintah untuk memungut biaya hingga 5.000 baht, meskipun Lavaron menyebutkan bahwa besaran yang sedang dipertimbangkan adalah sekitar 1.000 baht.
Menurut Lavaron, pajak tersebut dapat dimasukkan ke dalam harga tiket pesawat alih-alih dipungut secara terpisah saat keberangkatan. Ia berpendapat bahwa mereka yang mampu bepergian ke luar negeri memiliki kemampuan lebih untuk menanggung biaya tambahan tersebut, di mana dana yang terkumpul berpotensi digunakan untuk mempromosikan pariwisata domestik serta membiayai asuransi perjalanan atau perlindungan medis darurat.
Pemerintah juga berencana mengenakan biaya sebesar 450 baht kepada pengunjung asing yang tiba melalui jalur udara, menurut Menteri Pariwisata dan Olahraga Surasak Phancharoenworakul.
Ia mengatakan bahwa lebih dari 80 persen responden mendukung usulan tersebut dalam sebuah konsultasi publik daring yang baru-baru ini dilakukan. (end/Bloomberg)