Kembali
BUMN DIMINTA BERDAYAKAN MASYARAKAT LEWAT LAPANGAN KERJA
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong BUMN sektor pertambangan dan pupuk memperluas peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pemanfaatan aset perusahaan yang belum produktif.
"BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat," ujar Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam rapat bersama BUMN sektor pertambangan dan pupuk di Kantor Kemenko PM.
Menurut dia, potensi besar yang dimiliki BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi dan mendorong masyarakat menjadi mandiri.
Pihaknya meminta BUMN memperkuat akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan melalui program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja, termasuk bagi lulusan SMA/SMK.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup.
"Orientasi pemberdayaan harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri. Karena itu, kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat," kata Muhaimin Iskandar.
Ia juga mendorong pemanfaatan CSR BUMN untuk menjalankan program padat karya produktif di perdesaan.
Kegiatan tersebut dapat mencakup pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Muhaimin Iskandar menekankan bahwa seluruh program pemberdayaan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat tepat sasaran.
Program juga perlu diarahkan ke wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar, sehingga dukungan BUMN berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan secara terukur.
"CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan, dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi," kata Menko Muhaimin Iskandar. (end/ant)
"BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat," ujar Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam rapat bersama BUMN sektor pertambangan dan pupuk di Kantor Kemenko PM.
Menurut dia, potensi besar yang dimiliki BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi dan mendorong masyarakat menjadi mandiri.
Pihaknya meminta BUMN memperkuat akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan melalui program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja, termasuk bagi lulusan SMA/SMK.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup.
"Orientasi pemberdayaan harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri. Karena itu, kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat," kata Muhaimin Iskandar.
Ia juga mendorong pemanfaatan CSR BUMN untuk menjalankan program padat karya produktif di perdesaan.
Kegiatan tersebut dapat mencakup pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Muhaimin Iskandar menekankan bahwa seluruh program pemberdayaan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat tepat sasaran.
Program juga perlu diarahkan ke wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar, sehingga dukungan BUMN berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan secara terukur.
"CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan, dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi," kata Menko Muhaimin Iskandar. (end/ant)