Kembali
WAMENKO PANGAN MINTA AKSI NYATA DAERAH LEWAT PEKAN IKLIM BALI
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq melalui gelaran Pekan Iklim Bali meminta pemerintah daerah menerjemahkan target penurunan emisi nasional menjadi aksi nyata yang terintegrasi langsung hingga ke tingkat terbawah.
"Acara di Bali ini sangat baik, tentunya saya berharap siapapun yang menginisiasi Pekan Iklim Bali dapat kemudian dilaksanakan di kota-kota besar lainnya, kalau semua kota mampu artinya pemahaman terhadap janji perubahan iklim kita tidak hanya berupa dokumen semata, tapi bisa dipahami dan diimplementasikan di tingkat daerah," kata Hanif Faisol di Denpasar, Selasa.
Ia menilai bahwa penyelenggaraan forum seperti Pekan Iklim Bali sangat penting agar pemahaman terhadap janji perubahan iklim tidak hanya berhenti pada dokumen semata.
Apalagi, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dan pemenuhan komitmen global seperti Nationally Determined Contribution (NDC) memerlukan dukungan penuh dari sub-nasional agar kebijakan nasional bisa dibumikan di tengah masyarakat.
"Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan instrumen nilai ekonomi karbon ini ke dalam RPJMD, program pembangunan sektoral, dan penganggaran APBD-nya sesuai pedoman nasional," ujarnya. (end/ant)
"Acara di Bali ini sangat baik, tentunya saya berharap siapapun yang menginisiasi Pekan Iklim Bali dapat kemudian dilaksanakan di kota-kota besar lainnya, kalau semua kota mampu artinya pemahaman terhadap janji perubahan iklim kita tidak hanya berupa dokumen semata, tapi bisa dipahami dan diimplementasikan di tingkat daerah," kata Hanif Faisol di Denpasar, Selasa.
Ia menilai bahwa penyelenggaraan forum seperti Pekan Iklim Bali sangat penting agar pemahaman terhadap janji perubahan iklim tidak hanya berhenti pada dokumen semata.
Apalagi, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dan pemenuhan komitmen global seperti Nationally Determined Contribution (NDC) memerlukan dukungan penuh dari sub-nasional agar kebijakan nasional bisa dibumikan di tengah masyarakat.
"Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan instrumen nilai ekonomi karbon ini ke dalam RPJMD, program pembangunan sektoral, dan penganggaran APBD-nya sesuai pedoman nasional," ujarnya. (end/ant)