Kembali
OJK PANTAU PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM KAKAO DI POSO
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau program pengembangan ekosistem kakao di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan.
"OJK bersama Kepala OJK Sulawesi Tengah Bapak Bonny Hardi Putra, akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah ini," kata Analis Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ario di Poso, Rabu.
Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso.
Ia mengatakan evaluasi dilakukan seiring berjalannya program untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.
Menurut dia, apabila ekosistem telah berjalan efektif, skala program dapat diperbesar sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat.
Ario menjelaskan penandatanganan MoU dan business matching merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang dapat menyediakan layanan dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah, khususnya komoditas kakao.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulteng, Koperasi Karya Bersama, lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendorong pengembangan komoditas kakao di Poso.
Ia menyebutkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu produsen kakao utama di Indonesia dengan produksi pada 2025 mencapai sekitar 126.000 ton.
Menurut dia, potensi tersebut perlu terus dikembangkan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao.
Pengembangan ekosistem kakao, kata dia, membutuhkan kolaborasi antara petani, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Program dapat dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas secara bertahap setelah mekanisme dan ekosistem yang dibangun berjalan efektif.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kakao yang membutuhkan modal kerja dan pembiayaan. Namun, dukungan pembiayaan saja tidak cukup apabila komponen lain dalam ekosistem belum berjalan efektif.
Petani, kata dia, perlu meningkatkan produksi, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha secara efektif, sedangkan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan pembiayaan. Seluruh komponen tersebut harus berjalan bersama agar pengembangan kakao dapat memberikan hasil optimal.
Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan.
"Kita ingin program ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Jika ekosistem tersebut berjalan dengan baik, kata dia, lembaga keuangan yang lebih besar diharapkan dapat turut memberikan dukungan pembiayaan dengan skala lebih besar. (end/ant)
"OJK bersama Kepala OJK Sulawesi Tengah Bapak Bonny Hardi Putra, akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah ini," kata Analis Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ario di Poso, Rabu.
Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso.
Ia mengatakan evaluasi dilakukan seiring berjalannya program untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.
Menurut dia, apabila ekosistem telah berjalan efektif, skala program dapat diperbesar sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat.
Ario menjelaskan penandatanganan MoU dan business matching merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang dapat menyediakan layanan dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah, khususnya komoditas kakao.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulteng, Koperasi Karya Bersama, lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendorong pengembangan komoditas kakao di Poso.
Ia menyebutkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu produsen kakao utama di Indonesia dengan produksi pada 2025 mencapai sekitar 126.000 ton.
Menurut dia, potensi tersebut perlu terus dikembangkan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao.
Pengembangan ekosistem kakao, kata dia, membutuhkan kolaborasi antara petani, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Program dapat dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas secara bertahap setelah mekanisme dan ekosistem yang dibangun berjalan efektif.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kakao yang membutuhkan modal kerja dan pembiayaan. Namun, dukungan pembiayaan saja tidak cukup apabila komponen lain dalam ekosistem belum berjalan efektif.
Petani, kata dia, perlu meningkatkan produksi, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha secara efektif, sedangkan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan pembiayaan. Seluruh komponen tersebut harus berjalan bersama agar pengembangan kakao dapat memberikan hasil optimal.
Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan.
"Kita ingin program ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Jika ekosistem tersebut berjalan dengan baik, kata dia, lembaga keuangan yang lebih besar diharapkan dapat turut memberikan dukungan pembiayaan dengan skala lebih besar. (end/ant)