Kembali
BULOG PERLUAS DISTRIBUSI PANGAN KDKMP
Perum BULOG terus memperluas jangkauan distribusi pangan nasional melalui penguatan pelayanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 1.985 KDKMP tercatat dalam cakupan pelayanan BULOG, terdiri atas 736 KDKMP yang telah mendapatkan pelayanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 1.249 KDKMP lainnya yang masuk dalam proses pelayanan dengan total Purchase Order (PO) mencapai 624.000 kilogram atau 624 ton beras. Capaian ini menjadi wujud dukungan BULOG dalam memperkuat operasionalisasi koperasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penguatan pelayanan tersebut sejalan dengan kegiatan monitoring operasionalisasi KDKMP yang berlangsung di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan serentak terhadap 107 titik KDKMP yang melibatkan 19 kementerian/lembaga. Peninjauan dilakukan di empat lokasi, yakni KDKMP Purbayan, KDKMP Kadilangu, KDKMP Menuran, dan KDKMP Bentakan. Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso, M.Si., Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Anggota Komisi VII dan Komisi XII DPR RI, serta Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan operasionalisasi KDKMP merupakan langkah penting dalam memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang semakin dekat dengan masyarakat. Untuk itu, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi dapat menjalankan perannya secara optimal dan berkelanjutan.
"KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Zulkifli Hasan.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya penguatan KDKMP sebagai bagian dari upaya memperlancar distribusi kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Melalui jaringan koperasi yang menjangkau desa dan kelurahan, distribusi barang diharapkan semakin efisien, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan pangan secara lebih mudah dan terjangkau.
"KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan," ujar Budi Santoso. (end)
Hingga saat ini, sebanyak 1.985 KDKMP tercatat dalam cakupan pelayanan BULOG, terdiri atas 736 KDKMP yang telah mendapatkan pelayanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 1.249 KDKMP lainnya yang masuk dalam proses pelayanan dengan total Purchase Order (PO) mencapai 624.000 kilogram atau 624 ton beras. Capaian ini menjadi wujud dukungan BULOG dalam memperkuat operasionalisasi koperasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penguatan pelayanan tersebut sejalan dengan kegiatan monitoring operasionalisasi KDKMP yang berlangsung di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan serentak terhadap 107 titik KDKMP yang melibatkan 19 kementerian/lembaga. Peninjauan dilakukan di empat lokasi, yakni KDKMP Purbayan, KDKMP Kadilangu, KDKMP Menuran, dan KDKMP Bentakan. Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso, M.Si., Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Anggota Komisi VII dan Komisi XII DPR RI, serta Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan operasionalisasi KDKMP merupakan langkah penting dalam memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang semakin dekat dengan masyarakat. Untuk itu, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi dapat menjalankan perannya secara optimal dan berkelanjutan.
"KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Zulkifli Hasan.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya penguatan KDKMP sebagai bagian dari upaya memperlancar distribusi kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Melalui jaringan koperasi yang menjangkau desa dan kelurahan, distribusi barang diharapkan semakin efisien, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan pangan secara lebih mudah dan terjangkau.
"KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan," ujar Budi Santoso. (end)