Kembali
BAKOM: KOPDES HARUS BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN BISNIS
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal Hastiadi menilai tantangan utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Kopdes) memasuki tahun ketiga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah memastikan koperasi tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan usaha produktif dan berkelanjutan.
Menurut Fithra, Koperasi Merah Putih perlu ditransformasikan dari program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang kompetitif, memiliki model bisnis yang layak, serta mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.
"Kami melihat tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana mentransformasikannya dari sebuah program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang produktif, kompetitif dan memiliki keberlanjutan bisnis," kata Fithra di Jakarta, Selasa.
Ekonom ini menegaskan koperasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik atau instrumen distribusi bantuan pemerintah. Lebih dari itu, koperasi harus mampu memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Fithra menilai kelayakan model bisnis (business viability) menjadi salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mempercepat pengembangan Koperasi Merah Putih.
Setiap koperasi, lanjutnya, harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi lokal agar dapat beroperasi secara efektif sekaligus memenuhi kebutuhan anggotanya. (end/ant)
Menurut Fithra, Koperasi Merah Putih perlu ditransformasikan dari program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang kompetitif, memiliki model bisnis yang layak, serta mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.
"Kami melihat tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana mentransformasikannya dari sebuah program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang produktif, kompetitif dan memiliki keberlanjutan bisnis," kata Fithra di Jakarta, Selasa.
Ekonom ini menegaskan koperasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik atau instrumen distribusi bantuan pemerintah. Lebih dari itu, koperasi harus mampu memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Fithra menilai kelayakan model bisnis (business viability) menjadi salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mempercepat pengembangan Koperasi Merah Putih.
Setiap koperasi, lanjutnya, harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi lokal agar dapat beroperasi secara efektif sekaligus memenuhi kebutuhan anggotanya. (end/ant)