Kembali
KEMENKEU KEJAR PERTUMBUHAN 6 PERSEN LEWAT KEBIJAKAN FISKAL TERUKUR
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis mengejar pertumbuhan ekonomi enam persen pada 2027 melalui kebijakan fiskal terukur yang memperkuat investasi, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong konsumsi, serta meningkatkan produktivitas nasional.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan tetap mencermati berbagai risiko global.
"Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis," ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk 'Outlook Ekonomi 2027', di Jakarta, Selasa.
Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara, mulai dari arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat hingga dinamika harga energi dan perdagangan dunia. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027.
Untuk mencapai sasaran tersebut, APBN diarahkan tidak hanya sebagai penyangga gejolak ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak investasi, konsumsi masyarakat, dan aktivitas dunia usaha.
Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik masih menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit dua digit.
Kinerja APBN hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.
Wahyu menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, sekaligus mempercepat belanja produktif dengan tetap memperhatikan disiplin fiskal.
Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen, Wahyu menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.
Pendekatan pragmatis berfokus pada penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Karena itu, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.
Percepatan belanja serta pemberian insentif diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat. (end)
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan tetap mencermati berbagai risiko global.
"Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis," ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk 'Outlook Ekonomi 2027', di Jakarta, Selasa.
Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara, mulai dari arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat hingga dinamika harga energi dan perdagangan dunia. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027.
Untuk mencapai sasaran tersebut, APBN diarahkan tidak hanya sebagai penyangga gejolak ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak investasi, konsumsi masyarakat, dan aktivitas dunia usaha.
Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik masih menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit dua digit.
Kinerja APBN hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.
Wahyu menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, sekaligus mempercepat belanja produktif dengan tetap memperhatikan disiplin fiskal.
Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen, Wahyu menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.
Pendekatan pragmatis berfokus pada penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Karena itu, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.
Percepatan belanja serta pemberian insentif diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat. (end)