Kembali
ADB YAKIN INDONESIA MAMPU PERTAHANKAN TREN BAYAR UTANG TEPAT WAKTU
Asian Development Bank (ADB) optimistis Indonesia memiliki kapasitas untuk mempertahankan tren membayar utang tepat waktu.
Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov menuturkan dalam periode 60 tahun kemitraan pendanaan antara Indonesia dengan ADB, belum ada rekam jejak Indonesia gagal membayar utang ketika jatuh tempo.
"Kondisi Indonesia sangat baik. Fundamental makroekonominya sangat kuat. Utang pemerintah juga relatif stabil dan berada pada tingkat yang cukup rendah," kata Bobur kepada wartawan dalam kunjungan ke Balai Besar BPOM Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Sebagai catatan, posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp10.293,69 triliun atau setara 41,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp1.326,90 triliun utang berupa pinjaman dan Rp8.966,79 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Bobur menambahkan mekanisme pinjaman oleh ADB menawarkan persyaratan yang lebih lunak (concessional lending) dan suku bunga yang kompetitif.
"Karena itu, tidak ada keraguan mengenai kemampuan Indonesia untuk membayar kembali pinjaman tersebut," ujar Bobur.
"Perlu ditekankan bahwa pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung pembangunan jangka panjang, bukan pembiayaan jangka pendek,"tambahnya.
Dukungan pembiayaan ADB terhadap pembangunan Indonesia juga termasuk untuk pengembangan kondisi lingkungan dan kesehatan.
Contoh proyek yang didanai oleh pinjaman ADB yaitu Metropolitan Sanitation Management Investment (MSMIP) di Jambi, Makassar, dan Pekanbaru. Nilai pembiayaan ADB untuk proyek ini sebesar 79,36 juta dolar AS. (end/ant)
Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov menuturkan dalam periode 60 tahun kemitraan pendanaan antara Indonesia dengan ADB, belum ada rekam jejak Indonesia gagal membayar utang ketika jatuh tempo.
"Kondisi Indonesia sangat baik. Fundamental makroekonominya sangat kuat. Utang pemerintah juga relatif stabil dan berada pada tingkat yang cukup rendah," kata Bobur kepada wartawan dalam kunjungan ke Balai Besar BPOM Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Sebagai catatan, posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp10.293,69 triliun atau setara 41,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp1.326,90 triliun utang berupa pinjaman dan Rp8.966,79 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Bobur menambahkan mekanisme pinjaman oleh ADB menawarkan persyaratan yang lebih lunak (concessional lending) dan suku bunga yang kompetitif.
"Karena itu, tidak ada keraguan mengenai kemampuan Indonesia untuk membayar kembali pinjaman tersebut," ujar Bobur.
"Perlu ditekankan bahwa pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung pembangunan jangka panjang, bukan pembiayaan jangka pendek,"tambahnya.
Dukungan pembiayaan ADB terhadap pembangunan Indonesia juga termasuk untuk pengembangan kondisi lingkungan dan kesehatan.
Contoh proyek yang didanai oleh pinjaman ADB yaitu Metropolitan Sanitation Management Investment (MSMIP) di Jambi, Makassar, dan Pekanbaru. Nilai pembiayaan ADB untuk proyek ini sebesar 79,36 juta dolar AS. (end/ant)