Kembali
SAHAM FLUKTUATIF, MIKA BERI TANGGAPAN DAN INGATKAN PROGRAM BUYBACK RP1 TRILIUN
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (IDX:MIKA) memberikan klarifikasi resmi kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan volatilitas atau pergerakan harga transaksi saham perusahaan yang signifikan.
Tanggapan tersebut disampaikan melalui surat bernomor Ref. No.: 110/MIKA-X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh Direktur sekaligus Corporate Secretary Perseroan, Joyce V. Handajani, guna merespons surat permintaan penjelasan dari BEI Nomor S-13312/BEI.PP2/10-2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Dalam keterangannya, manajemen Mitra Keluarga menegaskan bahwa hingga saat ini Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang belum diungkapkan kepada publik yang dapat memengaruhi harga efek perusahaan maupun keputusan investasi para pemodal.
"Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal yang belum diungkapkan kepada publik," ujar Joyce V. Handajani dalam keterbukaan informasi tersebut.
Selain itu, pihak MIKA juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui adanya aktivitas tertentu dari pemegang saham selain yang telah dilaporkan sesuai regulasi yang berlaku. Hasil konfirmasi kepada pemegang saham utama dan pemegang saham mayoritas menunjukkan tidak adanya rencana transaksi atau perubahan kepemilikan saham yang belum dipublikasikan.
Terkait aksi korporasi, Mitra Keluarga menegaskan tidak memiliki rencana tindakan korporasi material lain dalam kurun waktu sekurang-kurangnya tiga bulan mendatang yang dapat memengaruhi pencatatan saham di Bursa. Satu-satunya agenda korporasi yang saat ini sedang berjalan adalah program pembelian kembali saham (buyback) senilai maksimal Rp1 triliun. Program tersebut sebelumnya telah mengantongi persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 9 Juni 2026, dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan.
Manajemen memastikan seluruh informasi, fakta, maupun kejadian penting yang memengaruhi kelangsungan usaha serta harga saham telah disampaikan secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bursa yang berlaku. (end)
Tanggapan tersebut disampaikan melalui surat bernomor Ref. No.: 110/MIKA-X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh Direktur sekaligus Corporate Secretary Perseroan, Joyce V. Handajani, guna merespons surat permintaan penjelasan dari BEI Nomor S-13312/BEI.PP2/10-2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Dalam keterangannya, manajemen Mitra Keluarga menegaskan bahwa hingga saat ini Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang belum diungkapkan kepada publik yang dapat memengaruhi harga efek perusahaan maupun keputusan investasi para pemodal.
"Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal yang belum diungkapkan kepada publik," ujar Joyce V. Handajani dalam keterbukaan informasi tersebut.
Selain itu, pihak MIKA juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui adanya aktivitas tertentu dari pemegang saham selain yang telah dilaporkan sesuai regulasi yang berlaku. Hasil konfirmasi kepada pemegang saham utama dan pemegang saham mayoritas menunjukkan tidak adanya rencana transaksi atau perubahan kepemilikan saham yang belum dipublikasikan.
Terkait aksi korporasi, Mitra Keluarga menegaskan tidak memiliki rencana tindakan korporasi material lain dalam kurun waktu sekurang-kurangnya tiga bulan mendatang yang dapat memengaruhi pencatatan saham di Bursa. Satu-satunya agenda korporasi yang saat ini sedang berjalan adalah program pembelian kembali saham (buyback) senilai maksimal Rp1 triliun. Program tersebut sebelumnya telah mengantongi persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 9 Juni 2026, dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan.
Manajemen memastikan seluruh informasi, fakta, maupun kejadian penting yang memengaruhi kelangsungan usaha serta harga saham telah disampaikan secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bursa yang berlaku. (end)