Kembali
MENKO ZULHAS SEBUT BIAYA PRODUKSI BERAS RI CAPAI RP14 RIBU PER KG
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti tingginya biaya produksi beras di dalam negeri yang saat ini mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram.
Angka tersebut jauh melampaui biaya produksi di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang berada di kisaran Rp4.000 per kilogram.
Saat berbicara dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat, Zulkifli menilai ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya ketergantungan pasokan luar negeri, di mana Indonesia tercatat mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.
Menurut Zulkifli, masalah utama rendahnya indeks pertanaman berakar pada pengelolaan irigasi dan akses sarana produksi yang belum optimal.
Ia menyebutkan dari total 7,4 juta hektare luas sawah nasional, luas tanamnya hanya mencapai 10 juta hektare karena mayoritas lahan hanya ditanami satu kali dalam setahun.
"Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki," kata Zulkifli. (end/ant)
Angka tersebut jauh melampaui biaya produksi di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang berada di kisaran Rp4.000 per kilogram.
Saat berbicara dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat, Zulkifli menilai ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya ketergantungan pasokan luar negeri, di mana Indonesia tercatat mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.
Menurut Zulkifli, masalah utama rendahnya indeks pertanaman berakar pada pengelolaan irigasi dan akses sarana produksi yang belum optimal.
Ia menyebutkan dari total 7,4 juta hektare luas sawah nasional, luas tanamnya hanya mencapai 10 juta hektare karena mayoritas lahan hanya ditanami satu kali dalam setahun.
"Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki," kata Zulkifli. (end/ant)