Kembali
MENTERI PKP TEGASKAN KOMITMEN PERKUAT TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari korupsi, berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu guna mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan nasional.
Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka untuk mendukung penguatan tata kelola pengadaan melalui pemberian akses kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) terhadap data, informasi, prosedur, anggaran, hingga kondisi fisik pelaksanaan program di lingkungan Kementerian PKP.
"Kami sangat terbuka. Mulai hari ini, kami memberikan akses terhadap apa pun yang diperlukan, baik prosedur, data, anggaran, maupun kondisi fisik di lapangan. Kami ingin menjadikan Kementerian PKP sebagai tempat agar niat baik dalam memperbaiki pengadaan dapat dilaksanakan sepenuhnya,"ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pengadaan yang baik harus berorientasi pada empat hal utama, yaitu bebas dari korupsi, menghasilkan output yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi perlu mendukung pelaksanaan program tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang tidak diperlukan.
Ara juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, regulasi yang tepat, serta sistem teknologi informasi (TI) yang memadai.
Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (end/ant)
Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka untuk mendukung penguatan tata kelola pengadaan melalui pemberian akses kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) terhadap data, informasi, prosedur, anggaran, hingga kondisi fisik pelaksanaan program di lingkungan Kementerian PKP.
"Kami sangat terbuka. Mulai hari ini, kami memberikan akses terhadap apa pun yang diperlukan, baik prosedur, data, anggaran, maupun kondisi fisik di lapangan. Kami ingin menjadikan Kementerian PKP sebagai tempat agar niat baik dalam memperbaiki pengadaan dapat dilaksanakan sepenuhnya,"ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pengadaan yang baik harus berorientasi pada empat hal utama, yaitu bebas dari korupsi, menghasilkan output yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi perlu mendukung pelaksanaan program tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang tidak diperlukan.
Ara juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, regulasi yang tepat, serta sistem teknologi informasi (TI) yang memadai.
Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (end/ant)