Kembali
TELKOM PERKUAT TRANSPARANSI EKOSISTEM PENGADAAN DIGITAL NASIONAL
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom Solution mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital nasional melalui pembaruan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5). Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, sekaligus memperluas peluang pelaku usaha dalam negeri.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa, transformasi pengadaan perlu diarahkan dari sekadar pemenuhan prosedur menuju strategi belanja yang berorientasi pada kebutuhan, kualitas, dan keberlanjutan layanan.
"Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai," ujar Sarah saat Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026-2027 bertema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (22/10).
"Selain melaksanakan program peluncuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE V5), kita juga dibantu oleh Telkom yang mendukung kami, pengembangan sistem yang selama ini dilakukan bersama-sama LKPP dan Telkom," jelas Sarah.
Untuk mendukung upaya tersebut, LKPP berkolaborasi dengan Telkom dalam pembaruan sistem elektronik yang menunjang proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih akuntabel. Sarah turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Telkom dalam inisiatif ini.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi digital sektor publik.
"Transformasi digital memerlukan kolaborasi, teknologi yang tepat, dan kemitraan yang kuat. Melalui inisiatif seperti SPSE V5, Telkom berkomitmen untuk mendukung LKPP dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital Indonesia serta memajukan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Bersama-sama, kita terus mengakselerasi transformasi digital Indonesia," ungkap Veranita.
SPSE V5 menghadirkan empat penguatan utama untuk mewujudkan proses yang lebih terintegrasi, yakni integrasi Akun INAPROC dengan Manajemen Akun INAPROC, penerapan New APENDO untuk mendukung proses autentikasi dokumen penawaran, mekanisme pembayaran di luar sistem (payment outside system), serta transformasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) menjadi Manajemen Penyedia INAPROC.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Pengadaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan informasi pasar juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur dan digital.
Dengan integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan memperoleh gambaran kebutuhan pasar pengadaan yang lebih jelas. Informasi tersebut dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan kapasitas produksi dan memperbesar kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.
Melalui kolaborasi bersama LKPP, Telkom Solution terus berupaya menghadirkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional dalam pembangunan Indonesia. (end)
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa, transformasi pengadaan perlu diarahkan dari sekadar pemenuhan prosedur menuju strategi belanja yang berorientasi pada kebutuhan, kualitas, dan keberlanjutan layanan.
"Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai," ujar Sarah saat Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026-2027 bertema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (22/10).
"Selain melaksanakan program peluncuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE V5), kita juga dibantu oleh Telkom yang mendukung kami, pengembangan sistem yang selama ini dilakukan bersama-sama LKPP dan Telkom," jelas Sarah.
Untuk mendukung upaya tersebut, LKPP berkolaborasi dengan Telkom dalam pembaruan sistem elektronik yang menunjang proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih akuntabel. Sarah turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Telkom dalam inisiatif ini.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi digital sektor publik.
"Transformasi digital memerlukan kolaborasi, teknologi yang tepat, dan kemitraan yang kuat. Melalui inisiatif seperti SPSE V5, Telkom berkomitmen untuk mendukung LKPP dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital Indonesia serta memajukan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Bersama-sama, kita terus mengakselerasi transformasi digital Indonesia," ungkap Veranita.
SPSE V5 menghadirkan empat penguatan utama untuk mewujudkan proses yang lebih terintegrasi, yakni integrasi Akun INAPROC dengan Manajemen Akun INAPROC, penerapan New APENDO untuk mendukung proses autentikasi dokumen penawaran, mekanisme pembayaran di luar sistem (payment outside system), serta transformasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) menjadi Manajemen Penyedia INAPROC.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Pengadaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan informasi pasar juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur dan digital.
Dengan integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan memperoleh gambaran kebutuhan pasar pengadaan yang lebih jelas. Informasi tersebut dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan kapasitas produksi dan memperbesar kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.
Melalui kolaborasi bersama LKPP, Telkom Solution terus berupaya menghadirkan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional dalam pembangunan Indonesia. (end)