Kembali
BI : SEKTOR PERDAGANGAN TOPANG KINERJA TRIWULAN IV-2026 DI BALI
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyebutkan sektor perdagangan besar dan eceran menopang kinerja dunia usaha pada triwulan IV-2026 karena didorong musim libur akhir tahun.
"Kami perkirakan permintaan domestik dan distribusi barang menguat," kata Kepala BI Bali Achris Sarwani di Denpasar, Bali, Selasa.
Perwakilan bank sentral itu telah melakukan survei dunia usaha di Bali untuk mencermati peluang ekonomi pada triwulan IV-2026.
Hasilnya, dalam tiga bulan menjelang akhir 2026, saldo bersih tertimbang (SBT) diperkirakan sebesar 47,76 persen atau masih berada dalam rentang positif.
Pendorongnya, kata dia, berlanjutnya aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi pendukung lainnya yang mendorong permintaan produk makan-minum dan produk industri lokal.
Menurut BI, SBT adalah metode dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respon yang memberikan jawaban menurun, dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha.
Adapun sektor perdagangan menggeliat didorong menguatnya aktivitas pariwisata yang juga meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, hingga sektor transportasi.
Kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha.
Kondisi itu juga menjadi momentum kepada lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan intermediasi pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Momentum itu sejalan dengan upaya BI yang memperkuat kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil.
Kebijakan itu ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas.
Berdasarkan catatan bank sentral, secara nasional hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh bank sebesar Rp458,5 triliun.
BI memperkuat kecukupan likuiditas rupiah dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap sebesar dua persen dari sembilan persen menjadi tujuh persen untuk bank umum konvensional dan 5,5 persen untuk bank umum syariah mulai 1 Desember 2026. (end/ant)
"Kami perkirakan permintaan domestik dan distribusi barang menguat," kata Kepala BI Bali Achris Sarwani di Denpasar, Bali, Selasa.
Perwakilan bank sentral itu telah melakukan survei dunia usaha di Bali untuk mencermati peluang ekonomi pada triwulan IV-2026.
Hasilnya, dalam tiga bulan menjelang akhir 2026, saldo bersih tertimbang (SBT) diperkirakan sebesar 47,76 persen atau masih berada dalam rentang positif.
Pendorongnya, kata dia, berlanjutnya aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi pendukung lainnya yang mendorong permintaan produk makan-minum dan produk industri lokal.
Menurut BI, SBT adalah metode dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respon yang memberikan jawaban menurun, dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha.
Adapun sektor perdagangan menggeliat didorong menguatnya aktivitas pariwisata yang juga meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, hingga sektor transportasi.
Kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha.
Kondisi itu juga menjadi momentum kepada lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan intermediasi pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Momentum itu sejalan dengan upaya BI yang memperkuat kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil.
Kebijakan itu ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas.
Berdasarkan catatan bank sentral, secara nasional hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh bank sebesar Rp458,5 triliun.
BI memperkuat kecukupan likuiditas rupiah dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap sebesar dua persen dari sembilan persen menjadi tujuh persen untuk bank umum konvensional dan 5,5 persen untuk bank umum syariah mulai 1 Desember 2026. (end/ant)