Kembali
KEMENHUB BERKOMITMEN TURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA
Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal, peralihan angkutan penumpang dan barang ke kereta api, serta modernisasi kapal dan teknologi pesawat. Langkah tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan dalam Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (3/11).
Dokumen hasil kerja sama Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Inggris melalui program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) tersebut, memuat arah kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Sesjen Arif Toha menegaskan, penyerahan dokumen ini perlu ditindaklanjuti dengan penerapan hasilnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di seluruh sektor transportasi agar memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi.
"Dengan telah diselesaikannya penyusunan peta jalan ini, saya berharap dapat dijadikan referensi bagi seluruh unit kerja dan masing-masing subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Arif Toha.
Peta jalan tersebut disusun bersama WRI Indonesia dan mitra konsorsium lainnya berdasarkan inventarisasi emisi gas rumah kaca serta analisis pada setiap sektor transportasi. Hasilnya menjadi dasar untuk menghitung potensi penurunan emisi, mengidentifikasi target dan aksi mitigasi, serta merumuskan arah kebijakan transisi energi yang selaras dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Perhubungan.
Pada sektor transportasi darat, arah kebijakan mencakup peningkatan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, termasuk bus dan Bus Rapid Transit (BRT), serta penerapan manajemen lalu lintas. Sementara itu, pada perkeretaapian, langkah yang didorong meliputi peningkatan angkutan penumpang dan barang menggunakan kereta api serta elektrifikasi perkeretaapian.
Pada sektor transportasi laut, penurunan emisi diarahkan melalui modernisasi kapal dan peningkatan efisiensi operasional pelayaran. Adapun pada subsektor transportasi udara, upaya tersebut mencakup modernisasi teknologi pesawat, efisiensi penerbangan, serta pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Selain menghasilkan dokumen peta jalan, kerja sama ini juga menghasilkan panduan perhitungan emisi. Pengembangan perangkat pendukung masih berlangsung untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan dekarbonisasi sektor transportasi.
Sesjen Arif Toha menekankan bahwa pelaksanaan peta jalan membutuhkan koordinasi antarsubsektor serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemajuan pelaksanaan dapat diukur dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.
"Implementasinya tentu memerlukan komitmen, koordinasi lintas subsektor, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata," tegasnya. (end)
Dokumen hasil kerja sama Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Inggris melalui program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) tersebut, memuat arah kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Sesjen Arif Toha menegaskan, penyerahan dokumen ini perlu ditindaklanjuti dengan penerapan hasilnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di seluruh sektor transportasi agar memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi.
"Dengan telah diselesaikannya penyusunan peta jalan ini, saya berharap dapat dijadikan referensi bagi seluruh unit kerja dan masing-masing subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Arif Toha.
Peta jalan tersebut disusun bersama WRI Indonesia dan mitra konsorsium lainnya berdasarkan inventarisasi emisi gas rumah kaca serta analisis pada setiap sektor transportasi. Hasilnya menjadi dasar untuk menghitung potensi penurunan emisi, mengidentifikasi target dan aksi mitigasi, serta merumuskan arah kebijakan transisi energi yang selaras dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Perhubungan.
Pada sektor transportasi darat, arah kebijakan mencakup peningkatan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, termasuk bus dan Bus Rapid Transit (BRT), serta penerapan manajemen lalu lintas. Sementara itu, pada perkeretaapian, langkah yang didorong meliputi peningkatan angkutan penumpang dan barang menggunakan kereta api serta elektrifikasi perkeretaapian.
Pada sektor transportasi laut, penurunan emisi diarahkan melalui modernisasi kapal dan peningkatan efisiensi operasional pelayaran. Adapun pada subsektor transportasi udara, upaya tersebut mencakup modernisasi teknologi pesawat, efisiensi penerbangan, serta pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Selain menghasilkan dokumen peta jalan, kerja sama ini juga menghasilkan panduan perhitungan emisi. Pengembangan perangkat pendukung masih berlangsung untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan dekarbonisasi sektor transportasi.
Sesjen Arif Toha menekankan bahwa pelaksanaan peta jalan membutuhkan koordinasi antarsubsektor serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemajuan pelaksanaan dapat diukur dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.
"Implementasinya tentu memerlukan komitmen, koordinasi lintas subsektor, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata," tegasnya. (end)