Kembali
KEMENTERIAN PKP ALOKASIKAN BEDAH RUMAH 691 UNIT RTLH DI SURAKARTA
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kota Surakarta dan Kota Padang dalam rangka memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan adapun alokasi Bedah Rumah untuk Surakarta pada tahun ini sebanyak 691 unit dan Padang sebanyak 1.430 unit.
"Saya rasa itu belum pernah Solo sama Padang ada perbaikan rumah rakyat sebesar itu belum pernah ada, kan? Ini terbesar sepanjang sejarah. Solo dan Padang, ya? Belum pernah ada itu, itu nomor satu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat memberikan perhatian kepada Solo dan Padang.
Di samping itu, Kementerian PKP juga mengajak para pelaku UMKM, kontraktor, toko bangunan dan pengembang perumahan untuk memanfaatkan KUR perumahan.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan agar Program Bedah Rumah disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat dukungan usaha dan penyelesaian persoalan sertifikasi tanah. (end/ant)
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan adapun alokasi Bedah Rumah untuk Surakarta pada tahun ini sebanyak 691 unit dan Padang sebanyak 1.430 unit.
"Saya rasa itu belum pernah Solo sama Padang ada perbaikan rumah rakyat sebesar itu belum pernah ada, kan? Ini terbesar sepanjang sejarah. Solo dan Padang, ya? Belum pernah ada itu, itu nomor satu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat memberikan perhatian kepada Solo dan Padang.
Di samping itu, Kementerian PKP juga mengajak para pelaku UMKM, kontraktor, toko bangunan dan pengembang perumahan untuk memanfaatkan KUR perumahan.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan agar Program Bedah Rumah disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat dukungan usaha dan penyelesaian persoalan sertifikasi tanah. (end/ant)
