Kembali
TIONGKOK PERPANJANG PENANGGUHAN TARIF 24% TERHADAP AS HINGGA JANUARI
Tiongkok akan menangguhkan tambahan tarif sebesar 24 persen terhadap barang-barang asal Amerika Serikat selama dua bulan lagi. Langkah ini meresmikan keputusan para pemimpin kedua negara untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan mereka hingga Januari mendatang.
Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara (State Council) menyatakan bahwa kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Selasa (10 November) pukul 13.01 waktu Beijing, dengan tetap mempertahankan tarif sebesar 10 persen untuk barang impor dari AS. Dalam pernyataan terpisah pada hari Senin, Kementerian Transportasi juga menyampaikan bahwa Tiongkok akan memperpanjang penangguhan biaya khusus bagi kapal-kapal Amerika yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok hingga 10 Januari.
Jadwal baru ini merupakan hasil kesepakatan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada bulan September untuk memperpanjang gencatan senjata tarif hingga awal tahun depan. Gencatan senjata tersebut yang sedianya berakhir pada 10 November disepakati di Busan, Korea Selatan, pada Oktober 2025. Saat itu, kedua belah pihak sepakat untuk menangguhkan pungutan timbal balik sebesar 24 persen, namun tetap memberlakukan tarif sebesar 10 persen.
Amerika Serikat dan Tiongkok menerapkan bea tersebut pada awal eskalasi perdagangan yang bersifat saling membalas, yang dipicu oleh Trump tidak lama setelah ia kembali ke Gedung Putih tahun lalu.
Tiongkok menyatakan akan memantau dengan saksama rencana AS untuk mengganti tarif darurat era Trump yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung awal tahun ini dengan bea yang diberlakukan berdasarkan Bagian 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Dalam pernyataannya, Tiongkok memperingatkan bahwa Beijing mungkin akan menyesuaikan langkah-langkah balasannya sebagai tanggapan.
Trump dan Xi dijadwalkan untuk bertemu dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen akhir bulan ini, yang akan menjadi pertemuan puncak ketiga mereka tahun ini. Pada putaran pembicaraan terakhir di Washington bulan September lalu, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan hingga 10 Januari.
Meskipun hubungan AS-Tiongkok telah stabil, tanda-tanda ketegangan masih terus ada.
Pekan lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer berbicara dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng. Dalam pembicaraan tersebut, mereka menyampaikan kekhawatiran mengenai tindakan Tiongkok baru-baru ini serta menekankan pentingnya pelaksanaan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian di Busan.
Melalui sebuah pernyataan, kantor Greer menyampaikan bahwa dalam percakapan melalui panggilan video tersebut, Greer menegaskan betapa krusialnya bagi Tiongkok untuk mengambil "langkah nyata" guna memenuhi janji-janjinya, khususnya terkait "pembelian produk pertanian, tanah jarang (rare earths), dan mineral penting lainnya". (end/Bloomberg)
Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara (State Council) menyatakan bahwa kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Selasa (10 November) pukul 13.01 waktu Beijing, dengan tetap mempertahankan tarif sebesar 10 persen untuk barang impor dari AS. Dalam pernyataan terpisah pada hari Senin, Kementerian Transportasi juga menyampaikan bahwa Tiongkok akan memperpanjang penangguhan biaya khusus bagi kapal-kapal Amerika yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok hingga 10 Januari.
Jadwal baru ini merupakan hasil kesepakatan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada bulan September untuk memperpanjang gencatan senjata tarif hingga awal tahun depan. Gencatan senjata tersebut yang sedianya berakhir pada 10 November disepakati di Busan, Korea Selatan, pada Oktober 2025. Saat itu, kedua belah pihak sepakat untuk menangguhkan pungutan timbal balik sebesar 24 persen, namun tetap memberlakukan tarif sebesar 10 persen.
Amerika Serikat dan Tiongkok menerapkan bea tersebut pada awal eskalasi perdagangan yang bersifat saling membalas, yang dipicu oleh Trump tidak lama setelah ia kembali ke Gedung Putih tahun lalu.
Tiongkok menyatakan akan memantau dengan saksama rencana AS untuk mengganti tarif darurat era Trump yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung awal tahun ini dengan bea yang diberlakukan berdasarkan Bagian 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Dalam pernyataannya, Tiongkok memperingatkan bahwa Beijing mungkin akan menyesuaikan langkah-langkah balasannya sebagai tanggapan.
Trump dan Xi dijadwalkan untuk bertemu dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen akhir bulan ini, yang akan menjadi pertemuan puncak ketiga mereka tahun ini. Pada putaran pembicaraan terakhir di Washington bulan September lalu, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan hingga 10 Januari.
Meskipun hubungan AS-Tiongkok telah stabil, tanda-tanda ketegangan masih terus ada.
Pekan lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer berbicara dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng. Dalam pembicaraan tersebut, mereka menyampaikan kekhawatiran mengenai tindakan Tiongkok baru-baru ini serta menekankan pentingnya pelaksanaan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian di Busan.
Melalui sebuah pernyataan, kantor Greer menyampaikan bahwa dalam percakapan melalui panggilan video tersebut, Greer menegaskan betapa krusialnya bagi Tiongkok untuk mengambil "langkah nyata" guna memenuhi janji-janjinya, khususnya terkait "pembelian produk pertanian, tanah jarang (rare earths), dan mineral penting lainnya". (end/Bloomberg)