Kembali
MENAKER SEBUT DATA PENERIMA BSU MASIH PROSES VERIFIKASI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan data sebaran porsi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja masih dalam proses verifikasi.
Maka, kata Yassierli, pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.
Yassierli saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, mengatakan perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.
Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima, lanjutnya.
"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli.
Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. (end/ant)
Maka, kata Yassierli, pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.
Yassierli saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, mengatakan perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.
Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima, lanjutnya.
"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli.
Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. (end/ant)
