Kembali
KEMENPERIN PERKUAT KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DI KAWASAN INDUSTRI
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan kawasan industri nasional melalui peningkatan kemudahan perizinan dan kepastian berusaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hingga Juli 2026, sebanyak 181 kawasan industri di Indonesia telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan dan menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, pengembangan kawasan industri ke depan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah agar mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan aktivitas industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.
Sejalan dengan arah tersebut, pengembangan kawasan industri di Indonesia memiliki fokus yang berbeda antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Di Pulau Jawa, pengembangan diarahkan pada industri berbasis teknologi tinggi, industri padat karya, serta industri yang efisien dalam penggunaan air dan sumber daya. Sementara kawasan industri di luar Jawa difokuskan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam, membentuk pusat-pusat ekonomi baru, serta mendekatkan kegiatan industri dengan sumber bahan baku.
"Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Dengan total luas mencapai sekitar 110 ribu hektare dan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun, kawasan industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru," ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri, di Jakarta.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di kawasan industri. Pertemuan ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan industri untuk mengidentifikasi persoalan dan membahas langkah penyelesaiannya sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dalam pemetaan Kemenperin, terdapat delapan kelompok aspek dalam pengembangan kawasan industri, yaitu pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi agar pengelolaan kawasan industri dapat berjalan lebih optimal.
Secara khusus, sejumlah persoalan perizinan yang dibahas meliputi perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), serta masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri. Persoalan ini berkaitan dengan kepastian pemanfaatan lahan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri.
Selain itu, proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi perusahaan industri atau tenant juga menjadi perhatian karena membutuhkan waktu cukup lama. Pada aspek lingkungan, pengurusan persetujuan teknis untuk pengelolaan air limbah, emisi, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) turut menjadi pembahasan. Pelaksanaan persetujuan teknis sesuai kewenangan pemerintah pusat dan daerah berpengaruh terhadap lamanya penerbitan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi pengelola kawasan industri.
Tri Supondy menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Menurutnya, kesamaan pemahaman mengenai kewenangan dan mekanisme perizinan menjadi hal penting agar koordinasi antarpihak dapat berjalan efektif dan setiap permasalahan memperoleh penyelesaian yang tepat.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenperin berharap terbangun keselarasan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri dalam memperkuat penyelenggaraan perizinan berusaha. Dengan proses perizinan yang lebih efektif dan kepastian berusaha yang semakin baik, kawasan industri diharapkan semakin kompetitif dalam menarik investasi serta mendukung pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. (end)
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, pengembangan kawasan industri ke depan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah agar mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan aktivitas industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.
Sejalan dengan arah tersebut, pengembangan kawasan industri di Indonesia memiliki fokus yang berbeda antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Di Pulau Jawa, pengembangan diarahkan pada industri berbasis teknologi tinggi, industri padat karya, serta industri yang efisien dalam penggunaan air dan sumber daya. Sementara kawasan industri di luar Jawa difokuskan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam, membentuk pusat-pusat ekonomi baru, serta mendekatkan kegiatan industri dengan sumber bahan baku.
"Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Dengan total luas mencapai sekitar 110 ribu hektare dan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun, kawasan industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru," ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri, di Jakarta.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di kawasan industri. Pertemuan ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan industri untuk mengidentifikasi persoalan dan membahas langkah penyelesaiannya sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dalam pemetaan Kemenperin, terdapat delapan kelompok aspek dalam pengembangan kawasan industri, yaitu pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi agar pengelolaan kawasan industri dapat berjalan lebih optimal.
Secara khusus, sejumlah persoalan perizinan yang dibahas meliputi perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), serta masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri. Persoalan ini berkaitan dengan kepastian pemanfaatan lahan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan industri.
Selain itu, proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi perusahaan industri atau tenant juga menjadi perhatian karena membutuhkan waktu cukup lama. Pada aspek lingkungan, pengurusan persetujuan teknis untuk pengelolaan air limbah, emisi, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) turut menjadi pembahasan. Pelaksanaan persetujuan teknis sesuai kewenangan pemerintah pusat dan daerah berpengaruh terhadap lamanya penerbitan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi pengelola kawasan industri.
Tri Supondy menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Menurutnya, kesamaan pemahaman mengenai kewenangan dan mekanisme perizinan menjadi hal penting agar koordinasi antarpihak dapat berjalan efektif dan setiap permasalahan memperoleh penyelesaian yang tepat.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenperin berharap terbangun keselarasan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri dalam memperkuat penyelenggaraan perizinan berusaha. Dengan proses perizinan yang lebih efektif dan kepastian berusaha yang semakin baik, kawasan industri diharapkan semakin kompetitif dalam menarik investasi serta mendukung pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. (end)