Kembali
SAMBUT LIBUR NATARU, PEMERINTAH LUNCURKAN STIMULUS DISKON TRANSPORTASI
Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Salah satu program paket stimulus pada akhir tahun ini adalah Program Diskon Transportasi pada masa Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027).
Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan insentif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa Libur Nataru 2026/2027.
"Periode Nataru ini merupakan salah satu momen yang sangat penting. Nataru menjadi momentum yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat memberikan arahan dalam Expo dan Kick Off Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru: Nataru Mobility Expo 2026, di Jakarta, Minggu (08/11).
Program Diskon Transportasi ini telah disiapkan dan dibahas sejak triwulan II lalu bersamaan dengan stimulus liburan sekolah. Dasar hukum pelaksanaan program diskon transportasi untuk moda Kereta Api, Angkutan Laut, dan Penyeberangan ini adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri/Kepala Badan yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala BP BUMN yang terbit pada 5 Juni 2026. SKB tersebut mengatur tentang Penugasan kepada BUMN Transportasi dalam Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Periode Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Sedangkan diskon transportasi udara diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026 yang memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk jasa angkutan udara.
Kegiatan Expo dan Kick-Off Program Stimulus Diskon Tarif Transportasi Periode Nataru 2026/2027 diselenggarakan untuk memperluas sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program diskon transportasi yang diberikan Pemerintah melalui dukungan BUMN transportasi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga dapat mengunjungi sejumlah booth yang disediakan oleh BUMN transportasi, yakni KAI, PELNI, ASDP, Garuda Indonesia, Citilink, hingga Pelita Air, untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program diskon yang tersedia.
Penjualan tiket program diskon transportasi untuk angkutan udara sudah dibuka sejak 26 Oktober 2026, angkutan laut PELNI sejak 27 Oktober 2026. Sedangkan untuk kereta api (KAI) dan penyeberangan (ASDP) penjualan sudah dimulai sejak 7 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menegaskan bahwa pelaksanaan stimulus diskon transportasi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dengan BUMN. Melalui kolaborasi tersebut, BUMN transportasi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang andal dan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau. Upaya ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka menjaga daya beli, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat banyak," pungkas Wamenko Dradjad. (end)
Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan insentif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa Libur Nataru 2026/2027.
"Periode Nataru ini merupakan salah satu momen yang sangat penting. Nataru menjadi momentum yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat memberikan arahan dalam Expo dan Kick Off Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru: Nataru Mobility Expo 2026, di Jakarta, Minggu (08/11).
Program Diskon Transportasi ini telah disiapkan dan dibahas sejak triwulan II lalu bersamaan dengan stimulus liburan sekolah. Dasar hukum pelaksanaan program diskon transportasi untuk moda Kereta Api, Angkutan Laut, dan Penyeberangan ini adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri/Kepala Badan yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala BP BUMN yang terbit pada 5 Juni 2026. SKB tersebut mengatur tentang Penugasan kepada BUMN Transportasi dalam Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Periode Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Sedangkan diskon transportasi udara diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026 yang memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk jasa angkutan udara.
Kegiatan Expo dan Kick-Off Program Stimulus Diskon Tarif Transportasi Periode Nataru 2026/2027 diselenggarakan untuk memperluas sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program diskon transportasi yang diberikan Pemerintah melalui dukungan BUMN transportasi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga dapat mengunjungi sejumlah booth yang disediakan oleh BUMN transportasi, yakni KAI, PELNI, ASDP, Garuda Indonesia, Citilink, hingga Pelita Air, untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program diskon yang tersedia.
Penjualan tiket program diskon transportasi untuk angkutan udara sudah dibuka sejak 26 Oktober 2026, angkutan laut PELNI sejak 27 Oktober 2026. Sedangkan untuk kereta api (KAI) dan penyeberangan (ASDP) penjualan sudah dimulai sejak 7 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menegaskan bahwa pelaksanaan stimulus diskon transportasi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dengan BUMN. Melalui kolaborasi tersebut, BUMN transportasi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang andal dan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau. Upaya ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka menjaga daya beli, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat banyak," pungkas Wamenko Dradjad. (end)