Kembali
BKPM DORONG PEMDA MANFAATKAN LAHAN MENGANGGUR UNTUK KAWASAN INDUSTRI
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mendorong pemerintah daerah memanfaatkan lahan milik pemda yang belum digunakan untuk pengembangan kawasan industri guna menarik investasi.
Todotua, dalam acara peresmian Desk Investasi Sumatera Utara di Medan, Senin, mengatakan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lahan menganggur seluas minimal 50 hektare untuk dikembangkan menjadi kawasan industri.
Ia memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, akan membantu pengurusan perizinan kawasan tersebut.
"Daripada lahan-lahan milik pemerintah daerah yang menganggur, minimal ada 50 hektare, buka. Nanti urusan perizinan kawasannya semua urusan kami," katanya.
Menurut dia, pengembangan kawasan industri dapat menjadi strategi untuk mempermudah proses perizinan investasi sekaligus mengantisipasi kendala sosial di masyarakat.
Ia menjelaskan BKPM telah menyediakan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di 36 dari total 181 kawasan industri di Indonesia.
Melalui fasilitas tersebut, kawasan industri memperoleh kewenangan untuk membantu pelayanan perizinan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Todotua mengatakan pengembangan kawasan tidak terbatas pada industri manufaktur, tetapi dapat disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah, seperti sektor perdagangan, kesehatan, dan pariwisata.
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Sumatera Utara pada Januari-September 2026 mencapai Rp37 triliun, menempatkan provinsi tersebut pada peringkat ke-15 secara nasional.
Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp22 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp14,9 triliun.
Sumatera Utara saat ini memiliki tiga kawasan industri dan satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun untuk mendukung pengembangan manufaktur dan hilirisasi.
BKPM juga mencatat potensi pengembangan investasi di Sumatera Utara masih terbuka, antara lain pada sektor pariwisata, sumber daya alam, pelabuhan, dan konektivitas. (end/ant)
Todotua, dalam acara peresmian Desk Investasi Sumatera Utara di Medan, Senin, mengatakan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lahan menganggur seluas minimal 50 hektare untuk dikembangkan menjadi kawasan industri.
Ia memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, akan membantu pengurusan perizinan kawasan tersebut.
"Daripada lahan-lahan milik pemerintah daerah yang menganggur, minimal ada 50 hektare, buka. Nanti urusan perizinan kawasannya semua urusan kami," katanya.
Menurut dia, pengembangan kawasan industri dapat menjadi strategi untuk mempermudah proses perizinan investasi sekaligus mengantisipasi kendala sosial di masyarakat.
Ia menjelaskan BKPM telah menyediakan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di 36 dari total 181 kawasan industri di Indonesia.
Melalui fasilitas tersebut, kawasan industri memperoleh kewenangan untuk membantu pelayanan perizinan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Todotua mengatakan pengembangan kawasan tidak terbatas pada industri manufaktur, tetapi dapat disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah, seperti sektor perdagangan, kesehatan, dan pariwisata.
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Sumatera Utara pada Januari-September 2026 mencapai Rp37 triliun, menempatkan provinsi tersebut pada peringkat ke-15 secara nasional.
Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp22 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp14,9 triliun.
Sumatera Utara saat ini memiliki tiga kawasan industri dan satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun untuk mendukung pengembangan manufaktur dan hilirisasi.
BKPM juga mencatat potensi pengembangan investasi di Sumatera Utara masih terbuka, antara lain pada sektor pariwisata, sumber daya alam, pelabuhan, dan konektivitas. (end/ant)