Kembali
EKONOM: PENGUATAN HAK PEKERJA BERPOTENSI NAIKKAN KEPERCAYAAN INVESTOR
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memandang, penguatan hak pekerja berpotensi meningkatkan kepercayaan investor apabila mampu menciptakan hubungan industrial yang stabil dan produktif.
Untuk diketahui, pemerintah telah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Perlindungan tanpa produktivitas justru berisiko mempersempit kesempatan kerja," kata Rizal di Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, Rizal mengingatkan regulasi yang memperbesar biaya tenaga kerja per unit produksi berpotensi mengurangi daya tarik investasi.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada besarnya perlindungan, melainkan apakah peningkatan kesejahteraan pekerja sejalan dengan produktivitas dan kemampuan dunia usaha.
Ia menambahkan bahwa keseimbangan perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha harus menjadi prinsip utama.
Negara, ujar Rizal, wajib menjamin hak pekerja, tetapi regulasi tidak boleh mengabaikan kemampuan perusahaan menciptakan lapangan kerja.
"Ketentuan yang terlalu kaku berisiko mendorong efisiensi tenaga kerja, otomatisasi, hingga pergeseran pekerjaan ke sektor informal. Pemerintah harus memastikan perlindungan pekerja tidak berubah menjadi hambatan struktural bagi penciptaan pekerjaan formal," jelas Rizal. (end/ant)
Untuk diketahui, pemerintah telah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Perlindungan tanpa produktivitas justru berisiko mempersempit kesempatan kerja," kata Rizal di Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, Rizal mengingatkan regulasi yang memperbesar biaya tenaga kerja per unit produksi berpotensi mengurangi daya tarik investasi.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada besarnya perlindungan, melainkan apakah peningkatan kesejahteraan pekerja sejalan dengan produktivitas dan kemampuan dunia usaha.
Ia menambahkan bahwa keseimbangan perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha harus menjadi prinsip utama.
Negara, ujar Rizal, wajib menjamin hak pekerja, tetapi regulasi tidak boleh mengabaikan kemampuan perusahaan menciptakan lapangan kerja.
"Ketentuan yang terlalu kaku berisiko mendorong efisiensi tenaga kerja, otomatisasi, hingga pergeseran pekerjaan ke sektor informal. Pemerintah harus memastikan perlindungan pekerja tidak berubah menjadi hambatan struktural bagi penciptaan pekerjaan formal," jelas Rizal. (end/ant)
