Kembali
BKPM : IZIN 12 KAWASAN INDUSTRI BARU DI JATENG SEGERA TERBIT
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan bahwa izin 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah akan segera terbit, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan investasi daerah.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, menjanjikan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru tersebut paling lambat dalam 30 hari.
"Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari," katanya.
Hal tersebut disampaikannya di sela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi.
Komitmen tersebut menjadi respons atas permintaan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk mempercepat perizinan investasi yang selama ini dinilai kurang lancar.
Wamen Todotua menjelaskan bahwa 12 kawasan itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.
Todotua mengatakan pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Menurut dia, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi.
Selain menyediakan kepastian lahan, kata dia, keberadaan kawasan industri juga memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
Ia mengakui perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Karena itu, Desk Investasi dibentuk sebagai penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengurai hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
Pemprov Jateng telah mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai tata ruang.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Selain perizinan, Pemprov Jateng juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri, antara lain pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kesiapan infrastruktur logistik tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri. (end/ant)
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, menjanjikan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru tersebut paling lambat dalam 30 hari.
"Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari," katanya.
Hal tersebut disampaikannya di sela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi.
Komitmen tersebut menjadi respons atas permintaan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk mempercepat perizinan investasi yang selama ini dinilai kurang lancar.
Wamen Todotua menjelaskan bahwa 12 kawasan itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.
Todotua mengatakan pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Menurut dia, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi.
Selain menyediakan kepastian lahan, kata dia, keberadaan kawasan industri juga memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
Ia mengakui perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Karena itu, Desk Investasi dibentuk sebagai penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengurai hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
Pemprov Jateng telah mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai tata ruang.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Selain perizinan, Pemprov Jateng juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri, antara lain pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kesiapan infrastruktur logistik tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri. (end/ant)