Kembali
PEMERINTAH TETAPKAN TARGET KUR NAIK JADI RP325 TRILIUN PADA 2027
Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun pada 2027, meningkat dari target tahun ini sebesar Rp295 triliun.
"Target KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Selain KUR, pemerintah juga menetapkan plafon Kredit Program Pemerintah lainnya, seperti KUR Pertanian sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp30 triliun.
Khusus untuk KPP, Airlangga menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk meningkatkan nilai alokasi anggaran pada semester II-2027.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan pemerintah juga turut membahas pengembangan skema KUR yang berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property.
Pemerintah juga menyoroti penyaluran kredit kepada kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut dapat ditingkatkan.
"Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya,"ujar Airlangga. (end/ant)
"Target KUR yang tahun ini kan Rp295 triliun. Jadi, KUR-nya sendiri naik ke Rp325 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Selain KUR, pemerintah juga menetapkan plafon Kredit Program Pemerintah lainnya, seperti KUR Pertanian sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp30 triliun.
Khusus untuk KPP, Airlangga menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk meningkatkan nilai alokasi anggaran pada semester II-2027.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan pemerintah juga turut membahas pengembangan skema KUR yang berkaitan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atau intellectual property.
Pemerintah juga menyoroti penyaluran kredit kepada kelompok nelayan agar pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut dapat ditingkatkan.
"Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya,"ujar Airlangga. (end/ant)
