Kembali
PEMERINTAH BERI RELAKSASI BUNGA KUR NOL PERSEN BAGI KORBAN GEMPA NTT
Pemerintah menyiapkan relaksasi suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi nol persen pada 2027 bagi debitur terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Airlangga menjelaskan, skema keringanan bunga KUR tersebut akan diberlakukan secara bertahap. Setelah mendapatkan bunga nol persen pada 2027, debitur terdampak akan dikenakan suku bunga sebesar 3 persen pada 2028.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menambahkan fasilitas restrukturisasi tersebut dapat diberikan hingga tiga tahun dan mencakup delapan kabupaten terdampak di provinsi tersebut.
"Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.
Berdasarkan keterangan OJK sebelumnya, kebijakan perlakuan khusus tersebut berlaku bagi debitur terdampak bencana di delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.
Perlakuan khusus itu meliputi penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.
Kemudian, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. (end/ant)
"Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Airlangga menjelaskan, skema keringanan bunga KUR tersebut akan diberlakukan secara bertahap. Setelah mendapatkan bunga nol persen pada 2027, debitur terdampak akan dikenakan suku bunga sebesar 3 persen pada 2028.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menambahkan fasilitas restrukturisasi tersebut dapat diberikan hingga tiga tahun dan mencakup delapan kabupaten terdampak di provinsi tersebut.
"Untuk di daerah yang bencana, terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.
Berdasarkan keterangan OJK sebelumnya, kebijakan perlakuan khusus tersebut berlaku bagi debitur terdampak bencana di delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.
Perlakuan khusus itu meliputi penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar.
Kemudian, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. (end/ant)