Kembali
HARI INI DPR GELAR RAPAT PARIPURNA SOAL HAK MENYATAKAN PENDAPAT
Pada Kamis ini, DPR RI direncanakan menggelar Rapat Paripurna yang salah satunya beragendakan pengumuman usul penggunaan hak Anggota DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.
Adapun rapat paripurna itu rencananya dimulai pada pukul 14.00 WIB sebagaimana jadwal yang dibagikan pada Kamis pagi. Sebelumya pada Rabu (11/11), ada sebanyak 120 Anggota DPR RI yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, buntut permasalahan ijazah.
Selain soal pengusulan hak Anggota DPR RI, rapat tersebut juga beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Kemudian, rapat paripurna itu juga beragendakan pembicaraan soal perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Selain rapat paripurna, DPR RI juga akan menggelar rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta penjelasan soal Penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Komisi III DPR RI pun akan meminta penjelasan soal tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (end/ant)
Adapun rapat paripurna itu rencananya dimulai pada pukul 14.00 WIB sebagaimana jadwal yang dibagikan pada Kamis pagi. Sebelumya pada Rabu (11/11), ada sebanyak 120 Anggota DPR RI yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, buntut permasalahan ijazah.
Selain soal pengusulan hak Anggota DPR RI, rapat tersebut juga beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Kemudian, rapat paripurna itu juga beragendakan pembicaraan soal perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Selain rapat paripurna, DPR RI juga akan menggelar rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta penjelasan soal Penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Komisi III DPR RI pun akan meminta penjelasan soal tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (end/ant)