Kembali
MENTERI PPN: PENTING PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI SAWIT SWADAYA
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KaBappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya perlindungan terhadap petani sawit swadaya serta buruh perkebunan.
Saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 dan 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis, dia menyatakan, perlindungan petani swadaya dan buruh perkebunan bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan industri.
"Mereka harus memperoleh penghasilan yang layak, kondisi kerja yang aman, serta dukungan langsung untuk meningkatkan produktivitas," ujarnya.
Menurut dia, sawit bagi Indonesia bukan semata komoditas ekspor, industri ini menjadi salah satu pilar ketahanan nasional karena menopang ketahanan pangan, mendukung transisi energi, menghidupi jutaan petani dan pekerja, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Terkait hal itu, Bappenas mendorong transformasi struktural industri kelapa sawit melalui lima pilar kebijakan utama yang mencakup penyederhanaan regulasi dan penegakan standar tanpa bakar, peningkatan produktivitas petani swadaya, penghilangan hambatan rantai pasok melalui pelacakan real-time, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat global, serta percepatan hilirisasi produk sawit.
Rachmat mengatakan, transformasi tersebut perlu diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menguasai produk hilir bernilai tambah tinggi. (end/ant)
Saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 dan 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis, dia menyatakan, perlindungan petani swadaya dan buruh perkebunan bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan industri.
"Mereka harus memperoleh penghasilan yang layak, kondisi kerja yang aman, serta dukungan langsung untuk meningkatkan produktivitas," ujarnya.
Menurut dia, sawit bagi Indonesia bukan semata komoditas ekspor, industri ini menjadi salah satu pilar ketahanan nasional karena menopang ketahanan pangan, mendukung transisi energi, menghidupi jutaan petani dan pekerja, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Terkait hal itu, Bappenas mendorong transformasi struktural industri kelapa sawit melalui lima pilar kebijakan utama yang mencakup penyederhanaan regulasi dan penegakan standar tanpa bakar, peningkatan produktivitas petani swadaya, penghilangan hambatan rantai pasok melalui pelacakan real-time, penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat global, serta percepatan hilirisasi produk sawit.
Rachmat mengatakan, transformasi tersebut perlu diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menguasai produk hilir bernilai tambah tinggi. (end/ant)