Kembali
DPR DORONG PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN LEWAT KOPERASI PESANTREN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendorong koperasi pondok pesantren (koppontren) agar terhubung langsung ke dalam rantai pasok industri nasional guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
"Koperasi-koperasi pesantren yang telah tumbuh hari ini bukan hanya melayani internal dan membantu para pelaku UMKM, tapi juga perlu masuk ke dalam rantai pasok industri," kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menilai koperasi pesantren memiliki potensi sekaligus peluang strategis menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Penguatan kelembagaan ekonomi berbasis pesantren itu diyakini berkolerasi dengan lahirnya pelaku-pelaku UMK baru di masyarakat.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Komisi VII DPR RI akan mendorong mitra kerjanya, yakni Kementerian UMKM, agar menggandeng koperasi pesantren sekaligus berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi.
Sinergi lintas kementerian itu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha produktif berbasis pasar, serta perluas akses pembiayaan.
Menurutnya, penguatan koperasi dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan produktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Terlebih, pesantren merupakan salah satu jaringan sosial terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga kini, sehingga berpotensi besar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara luas.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, kata dia, tercatat terdapat sekitar 2.000 hingga 3.000 koppontren yang telah menjalankan kegiatan usaha secara aktif, sehat, dan berkelanjutan. (end/ant)
"Koperasi-koperasi pesantren yang telah tumbuh hari ini bukan hanya melayani internal dan membantu para pelaku UMKM, tapi juga perlu masuk ke dalam rantai pasok industri," kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menilai koperasi pesantren memiliki potensi sekaligus peluang strategis menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Penguatan kelembagaan ekonomi berbasis pesantren itu diyakini berkolerasi dengan lahirnya pelaku-pelaku UMK baru di masyarakat.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Komisi VII DPR RI akan mendorong mitra kerjanya, yakni Kementerian UMKM, agar menggandeng koperasi pesantren sekaligus berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi.
Sinergi lintas kementerian itu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha produktif berbasis pasar, serta perluas akses pembiayaan.
Menurutnya, penguatan koperasi dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan produktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Terlebih, pesantren merupakan salah satu jaringan sosial terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga kini, sehingga berpotensi besar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara luas.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, kata dia, tercatat terdapat sekitar 2.000 hingga 3.000 koppontren yang telah menjalankan kegiatan usaha secara aktif, sehat, dan berkelanjutan. (end/ant)