Kembali
DJP KEJAR SISA TARGET RP500 TRILIUN DI DUA BULAN TERAKHIR 2026
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) menyatakan sisa target penerimaan pajak yang masih perlu dihimpun pada dua bulan terakhir 2026 berkisar Rp500 triliun.
"Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Bimo menjelaskan DJP sudah menyiapkan berbagai program kebijakan untuk mewujudkan target pencapaian penerimaan pajak.
Berbagai kebijakan itu di antaranya pengenaan pajak bagi pedagang di platform lokapasar atau pajak marketplace, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), penghapusan sanksi administratif, serta kebijakan pajak minimum global (global minimum tax).
Secara paralel, DJP juga memperkuat aktor serta sistem pemungutan pajak.
Pada sisi aktor, DJP menerapkan strategi fungsionalisasi pada lini bisnis otoritas pajak guna memastikan pejabat yang bertanggung jawab mampu bekerja secara profesional, mempunyai indeks kinerja individu yang lebih terukur, serta bisa membuktikan hasil.
Pegawai pajak juga disiapkan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan lebih baik, profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel.
"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi. Untuk pengawasan itu sekitar 65 persen naiknya, mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami periksa. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25 persen," jelas Bimo. (end/ant)
"Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Bimo menjelaskan DJP sudah menyiapkan berbagai program kebijakan untuk mewujudkan target pencapaian penerimaan pajak.
Berbagai kebijakan itu di antaranya pengenaan pajak bagi pedagang di platform lokapasar atau pajak marketplace, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), penghapusan sanksi administratif, serta kebijakan pajak minimum global (global minimum tax).
Secara paralel, DJP juga memperkuat aktor serta sistem pemungutan pajak.
Pada sisi aktor, DJP menerapkan strategi fungsionalisasi pada lini bisnis otoritas pajak guna memastikan pejabat yang bertanggung jawab mampu bekerja secara profesional, mempunyai indeks kinerja individu yang lebih terukur, serta bisa membuktikan hasil.
Pegawai pajak juga disiapkan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan lebih baik, profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel.
"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi. Untuk pengawasan itu sekitar 65 persen naiknya, mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami periksa. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25 persen," jelas Bimo. (end/ant)