Kembali
KEMENDAG PERKUAT PENERAPAN STANDAR TEKNIS KARET ALAM
Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor secara daring pada Kamis (12/11).
Dalam siaran pers Kemendag (13/11) Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan mengenai penyempurnaan ketentuan ekspor karet alam, sekaligus mendukung kelancaran perdagangan dan meningkatkan daya saing karet alam Indonesia di pasar internasional.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, penyempurnaan regulasi tersebut merupakan upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor karet alam Indonesia. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika di lapangan serta masukan dari para pemangku kepentingan agar ketentuan yang berlaku makin adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
"Penyempurnaan regulasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan sebelumnya. Pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran ekspor tanpa mengurangi prinsip pengendalian mutu," ujar Moga.
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Sukoco menjelaskan, karet alam merupakan salah satu komoditas ekspor strategis Indonesia yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Menurutnya, daya saing komoditas ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi permintaan pasar, tetapi juga oleh konsistensi mutu, ketertelusuran produk, kepastian identitas produsen, serta kredibilitas sistem pengendalian mutu.
Sukoco memaparkan, Permendag Nomor 26 Tahun 2026 memuat tiga perubahan utama. Pertama, penyempurnaan ketentuan Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR), khususnya terkait penggunaan kembali kode TPP SIR yang telah dimiliki eksportir produsen apabila terjadi perubahan kepemilikan akibat pemisahan perusahaan. Perubahan ini juga mengatur mekanisme perpanjangan TPP SIR setelah masa berlakunya berakhir.
Kedua, pengaturan penerbitan Letter of Confirmation (LoC) sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan memperjelas prosedur penerbitan LoC sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian dalam memenuhi persyaratan dokumen ekspor ke negara tujuan.
Ketiga, penyempurnaan ketentuan ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran. Perubahan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas jumlah atau alokasi ekspor karet alam untuk kedua keperluan tersebut.
"Pengaturan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya menyeimbangkan kepentingan pengendalian mutu dengan kebutuhan dunia usaha. Produk ekspor harus memenuhi persyaratan mutu dan memiliki ketertelusuran yang jelas. Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan prosedur yang sederhana dan kepastian pelayanan agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan efisien," jelas Sukoco.
Sosialisasi tersebut diikuti 181 peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga terkait, GAPKINDO, eksportir produsen karet alam, serta lembaga penilaian kesesuaian, termasuk lembaga sertifikasi produk dan laboratorium pengujian. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai ketentuan baru sekaligus memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan ekspor karet alam.
Dalam kegiatan tersebut, Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Eny Tulak memaparkan substansi perubahan Permendag Nomor 26 Tahun 2026. Sementara itu,Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Sistem Informasi Rizky Pohan menjelaskan tata cara pengajuan permohonan TPP SIR melalui sistem INATRADE. Materi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami substansi ketentuan baru, prosedur pelayanan, serta tata cara penerapannya secara menyeluruh.
Sukoco menegaskan, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga kesiapan sistem pelayanan serta pemahaman dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan lembaga penilaian kesesuaian menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan ketentuan ekspor berjalan efektif.
"Peningkatan daya saing karet alam Indonesia membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat pengendalian mutu, dan mendukung kemudahan berusaha. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan menjaga konsistensi mutu dan memenuhi persyaratan ekspor untuk mempertahankan kepercayaan pembeli internasional," pungkas Sukoco.
Dukungan terhadap penyempurnaan regulasi tersebut juga disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Erwin Tunas. Ia mengapresiasi terbitnya Permendag Nomor 26 Tahun 2026 karena dinilai memberikan solusi atas sejumlah kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam proses perpanjangan TPP SIR. Erwin juga menyambut baik pengaturan penerbitan LoC sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke RRT.
"Kami mengapresiasi terbitnya peraturan ini karena memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait perpanjangan TPP SIR. Kami berharap kode TPP SIR yang telah dimiliki sebelumnya dapat digunakan kembali, mengingat kepercayaan pembeli internasional terhadap identitas produsen merupakan hal yang tidak mudah dibangun. Dengan adanya kepastian pengaturan ini, pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pembeli sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekspor," ujar Erwin. (end)
Dalam siaran pers Kemendag (13/11) Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan mengenai penyempurnaan ketentuan ekspor karet alam, sekaligus mendukung kelancaran perdagangan dan meningkatkan daya saing karet alam Indonesia di pasar internasional.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, penyempurnaan regulasi tersebut merupakan upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor karet alam Indonesia. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika di lapangan serta masukan dari para pemangku kepentingan agar ketentuan yang berlaku makin adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
"Penyempurnaan regulasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan sebelumnya. Pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran ekspor tanpa mengurangi prinsip pengendalian mutu," ujar Moga.
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Sukoco menjelaskan, karet alam merupakan salah satu komoditas ekspor strategis Indonesia yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Menurutnya, daya saing komoditas ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi permintaan pasar, tetapi juga oleh konsistensi mutu, ketertelusuran produk, kepastian identitas produsen, serta kredibilitas sistem pengendalian mutu.
Sukoco memaparkan, Permendag Nomor 26 Tahun 2026 memuat tiga perubahan utama. Pertama, penyempurnaan ketentuan Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR), khususnya terkait penggunaan kembali kode TPP SIR yang telah dimiliki eksportir produsen apabila terjadi perubahan kepemilikan akibat pemisahan perusahaan. Perubahan ini juga mengatur mekanisme perpanjangan TPP SIR setelah masa berlakunya berakhir.
Kedua, pengaturan penerbitan Letter of Confirmation (LoC) sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan memperjelas prosedur penerbitan LoC sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian dalam memenuhi persyaratan dokumen ekspor ke negara tujuan.
Ketiga, penyempurnaan ketentuan ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran. Perubahan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas jumlah atau alokasi ekspor karet alam untuk kedua keperluan tersebut.
"Pengaturan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya menyeimbangkan kepentingan pengendalian mutu dengan kebutuhan dunia usaha. Produk ekspor harus memenuhi persyaratan mutu dan memiliki ketertelusuran yang jelas. Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan prosedur yang sederhana dan kepastian pelayanan agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan efisien," jelas Sukoco.
Sosialisasi tersebut diikuti 181 peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga terkait, GAPKINDO, eksportir produsen karet alam, serta lembaga penilaian kesesuaian, termasuk lembaga sertifikasi produk dan laboratorium pengujian. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai ketentuan baru sekaligus memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan ekspor karet alam.
Dalam kegiatan tersebut, Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Eny Tulak memaparkan substansi perubahan Permendag Nomor 26 Tahun 2026. Sementara itu,Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Sistem Informasi Rizky Pohan menjelaskan tata cara pengajuan permohonan TPP SIR melalui sistem INATRADE. Materi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami substansi ketentuan baru, prosedur pelayanan, serta tata cara penerapannya secara menyeluruh.
Sukoco menegaskan, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga kesiapan sistem pelayanan serta pemahaman dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan lembaga penilaian kesesuaian menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan ketentuan ekspor berjalan efektif.
"Peningkatan daya saing karet alam Indonesia membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat pengendalian mutu, dan mendukung kemudahan berusaha. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan menjaga konsistensi mutu dan memenuhi persyaratan ekspor untuk mempertahankan kepercayaan pembeli internasional," pungkas Sukoco.
Dukungan terhadap penyempurnaan regulasi tersebut juga disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Erwin Tunas. Ia mengapresiasi terbitnya Permendag Nomor 26 Tahun 2026 karena dinilai memberikan solusi atas sejumlah kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam proses perpanjangan TPP SIR. Erwin juga menyambut baik pengaturan penerbitan LoC sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke RRT.
"Kami mengapresiasi terbitnya peraturan ini karena memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait perpanjangan TPP SIR. Kami berharap kode TPP SIR yang telah dimiliki sebelumnya dapat digunakan kembali, mengingat kepercayaan pembeli internasional terhadap identitas produsen merupakan hal yang tidak mudah dibangun. Dengan adanya kepastian pengaturan ini, pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pembeli sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekspor," ujar Erwin. (end)