Kembali
MENKEU: REALISASI ANGGARAN MBG CAPAI Rp173,2 TRILIUN PER OKTOBER 2026
Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Program tersebut telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, mengapresiasi berbagai upaya reformasi tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
Ia menyebutkan bahwa manajemen baru BGN yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah melakukan sejumlah pembenahan.
Upaya tersebut mencakup perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan.
Selain itu, BGN memperluas akses layanan di wilayah prioritas dengan mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian melalui sejumlah upaya, termasuk uji coba sistem prasmanan di sekolah, mendorong pemanfaatan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal dalam pelaksanaan program tersebut. (end)
Program tersebut telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, mengapresiasi berbagai upaya reformasi tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
Ia menyebutkan bahwa manajemen baru BGN yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah melakukan sejumlah pembenahan.
Upaya tersebut mencakup perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pengecekan langsung di lapangan.
Selain itu, BGN memperluas akses layanan di wilayah prioritas dengan mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian melalui sejumlah upaya, termasuk uji coba sistem prasmanan di sekolah, mendorong pemanfaatan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal dalam pelaksanaan program tersebut. (end)
