Kembali
SETELAH IEU-CEPA, RI BIDIK PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DENGAN INGGRIS
Pemerintah Indonesia menjajaki perjanjian perdagangan bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Inggris setelah menuntaskan penandatanganan CEPA dengan Uni Eropa melalui IEU-CEPA.
Penandatangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dijadwalkan tanggal 21 November 2026 di Brussels, Belgia. Kemudian, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke London, Inggris pada 23 November 2026 untuk melakukan dua pertemuan strategis.
"Kedua pertemuan tersebut tindak lanjut dari implementasi Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) sebagai pilar ekonomi dalam kesepakatan Accord for a New Strategic Partnership, yang sebelumnya telah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 20 Januari 2026," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam rangkaian pertemuan di Inggris, pemerintah juga akan mendorong perluasan investasi strategis, termasuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional serta penguatan kerja sama transisi energi.
Selain itu, kedua negara akan membahas penyelesaian berbagai hambatan usaha dan kendala operasional di lapangan guna memperkuat iklim investasi dan kerja sama ekonomi bilateral.
Adapun sektor-sektor yang menjadi prioritas kolaborasi meliputi energi bersih, infrastruktur, ekonomi digital, rantai pasok, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi berkelanjutan. (end/ant)
Penandatangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dijadwalkan tanggal 21 November 2026 di Brussels, Belgia. Kemudian, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke London, Inggris pada 23 November 2026 untuk melakukan dua pertemuan strategis.
"Kedua pertemuan tersebut tindak lanjut dari implementasi Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) sebagai pilar ekonomi dalam kesepakatan Accord for a New Strategic Partnership, yang sebelumnya telah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 20 Januari 2026," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam rangkaian pertemuan di Inggris, pemerintah juga akan mendorong perluasan investasi strategis, termasuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional serta penguatan kerja sama transisi energi.
Selain itu, kedua negara akan membahas penyelesaian berbagai hambatan usaha dan kendala operasional di lapangan guna memperkuat iklim investasi dan kerja sama ekonomi bilateral.
Adapun sektor-sektor yang menjadi prioritas kolaborasi meliputi energi bersih, infrastruktur, ekonomi digital, rantai pasok, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi berkelanjutan. (end/ant)

