Kembali
EKONOM: IEU-CEPA BERPOTENSI PERLUAS KETERLIBATAN UMKM DALAM EKSPOR
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) berpotensi memperluas keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok ekspor.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal kepada eksportir besar agar turut melibatkan UMKM sehingga manfaat dari berlakunya IEU-CEPA dirasakan lebih luas.
"Perlu insentif fiskal bagi pelaku besar untuk melibatkan UMKM dalam supply chain mereka," kata Wijayanto di Jakarta, Rabu.
Selain mendorong keterlibatan UMKM, Wijayanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan efisiensi produksi sebagai upaya memperkuat daya saing industri dalam negeri.
Sebab, perbaikan kualitas dan efisiensi produksi merupakan bentuk perlindungan yang lebih baik bagi produk domestik dalam menghadapi persaingan perdagangan.
Di sisi lain, ia menilai sebagian besar produk Uni Eropa tidak bersaing langsung dengan produk dalam negeri, melainkan dengan produk impor dari negara lain.
Artinya, kondisi tersebut berpotensi memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui harga produk yang lebih kompetitif.
Sebagaimana diketahui, IEU CEPA ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Perjanjian perdagangan bebas ini membuka peluang peningkatan akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan, termasuk tarif.
Wijayanto menyebut sejumlah komoditas Indonesia yang berpotensi memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut antara lain minyak kelapa sawit (CPO), alas kaki, peralatan listrik dan kopi.
Produk karet, besi dan baja, komponen elektronik dan otomotif, serta produk kimia juga memiliki potensi untuk ditingkatkan ekspornya.
"Khusus untuk CPO, jika hambatan non-tarif berupa kesesuaian aspek lingkungan dan sustainability tidak ada maka peningkatan ekspor ke Uni Eropa akan lebih masif," tutur dia. (end/ant)
Untuk mendukung hal itu, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal kepada eksportir besar agar turut melibatkan UMKM sehingga manfaat dari berlakunya IEU-CEPA dirasakan lebih luas.
"Perlu insentif fiskal bagi pelaku besar untuk melibatkan UMKM dalam supply chain mereka," kata Wijayanto di Jakarta, Rabu.
Selain mendorong keterlibatan UMKM, Wijayanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan efisiensi produksi sebagai upaya memperkuat daya saing industri dalam negeri.
Sebab, perbaikan kualitas dan efisiensi produksi merupakan bentuk perlindungan yang lebih baik bagi produk domestik dalam menghadapi persaingan perdagangan.
Di sisi lain, ia menilai sebagian besar produk Uni Eropa tidak bersaing langsung dengan produk dalam negeri, melainkan dengan produk impor dari negara lain.
Artinya, kondisi tersebut berpotensi memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui harga produk yang lebih kompetitif.
Sebagaimana diketahui, IEU CEPA ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Perjanjian perdagangan bebas ini membuka peluang peningkatan akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan, termasuk tarif.
Wijayanto menyebut sejumlah komoditas Indonesia yang berpotensi memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut antara lain minyak kelapa sawit (CPO), alas kaki, peralatan listrik dan kopi.
Produk karet, besi dan baja, komponen elektronik dan otomotif, serta produk kimia juga memiliki potensi untuk ditingkatkan ekspornya.
"Khusus untuk CPO, jika hambatan non-tarif berupa kesesuaian aspek lingkungan dan sustainability tidak ada maka peningkatan ekspor ke Uni Eropa akan lebih masif," tutur dia. (end/ant)

