Kembali
AS-MALAYSIA BERENCANA KERJA SAMA KEMBANGKAN CLOUD AI BERDAULAT
Malaysia dan Amerika Serikat berencana untuk bekerja sama dalam pengembangan *cloud* kecerdasan buatan (AI) berdaulat milik negara Asia Tenggara tersebut, dengan Washington menawarkan dukungan senilai US$50 juta.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Donald Trump mengumumkan rencana kerja sama dalam proyek yang dipimpin oleh pemerintah Malaysia ini, yang mencakup kemungkinan partisipasi dari perusahaan-perusahaan teknologi AS, demikian disampaikan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam (18 November).
Washington berupaya mempererat hubungan di bidang teknologi dengan negara-negara Asia Tenggara, sembari tetap menjaga kendali yang lebih ketat atas akses terhadap teknologi AI mereka yang paling canggih.
Industri pusat data di Malaysia yang berkembang pesat juga menuai sorotan terkait potensi pengalihan cip canggih asal Amerika Serikat kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Pemerintahan Anwar pertama kali mengumumkan rencana untuk membangun *cloud* AI berdaulat (*sovereign AI cloud*) dalam anggaran tahun 2026, dengan nilai investasi sebesar RM2 miliar (US$486 juta). Pemerintah menyatakan bahwa infrastruktur ini ditujukan untuk melindungi informasi rahasia dan data pribadi agar tidak terpapar oleh hukum asing, sekaligus mendukung ambisi Malaysia untuk menjadi negara berbasis kecerdasan buatan (AI).
Malaysia akan menentukan rancangan, pengadaan, serta pengaturan operasional untuk *cloud* AI berdaulat tersebut. Regulator komunikasi menyatakan bahwa infrastruktur beserta data yang tersimpan di dalamnya akan berlokasi di dalam negeri, tunduk pada hukum nasional, serta tetap berada dalam kepemilikan, penguasaan, dan kendali Malaysia.
Menurut MCMC, partisipasi perusahaan teknologi AS mana pun akan tunduk pada hukum serta proses pengadaan di Malaysia, persyaratan teknis dan keamanan, serta penyelesaian perjanjian-perjanjian terkait.
Kedua negara menyatakan niat mereka untuk memperdalam kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital yang aman, dengan tetap menghormati kedaulatan serta otonomi regulasi masing-masing negara. (end/Bloomberg)
Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Donald Trump mengumumkan rencana kerja sama dalam proyek yang dipimpin oleh pemerintah Malaysia ini, yang mencakup kemungkinan partisipasi dari perusahaan-perusahaan teknologi AS, demikian disampaikan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam (18 November).
Washington berupaya mempererat hubungan di bidang teknologi dengan negara-negara Asia Tenggara, sembari tetap menjaga kendali yang lebih ketat atas akses terhadap teknologi AI mereka yang paling canggih.
Industri pusat data di Malaysia yang berkembang pesat juga menuai sorotan terkait potensi pengalihan cip canggih asal Amerika Serikat kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Pemerintahan Anwar pertama kali mengumumkan rencana untuk membangun *cloud* AI berdaulat (*sovereign AI cloud*) dalam anggaran tahun 2026, dengan nilai investasi sebesar RM2 miliar (US$486 juta). Pemerintah menyatakan bahwa infrastruktur ini ditujukan untuk melindungi informasi rahasia dan data pribadi agar tidak terpapar oleh hukum asing, sekaligus mendukung ambisi Malaysia untuk menjadi negara berbasis kecerdasan buatan (AI).
Malaysia akan menentukan rancangan, pengadaan, serta pengaturan operasional untuk *cloud* AI berdaulat tersebut. Regulator komunikasi menyatakan bahwa infrastruktur beserta data yang tersimpan di dalamnya akan berlokasi di dalam negeri, tunduk pada hukum nasional, serta tetap berada dalam kepemilikan, penguasaan, dan kendali Malaysia.
Menurut MCMC, partisipasi perusahaan teknologi AS mana pun akan tunduk pada hukum serta proses pengadaan di Malaysia, persyaratan teknis dan keamanan, serta penyelesaian perjanjian-perjanjian terkait.
Kedua negara menyatakan niat mereka untuk memperdalam kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital yang aman, dengan tetap menghormati kedaulatan serta otonomi regulasi masing-masing negara. (end/Bloomberg)

